Surabaya,MercuryFM- Pemerintah Provinsi Jatim belum menganggarkan program makan gratis di RAPBD Jatim 2025 mendatang meski program makan gratis yang menjadi program Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai dilakukan tahun 2025.
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhi Karyono mengatakan pihaknya belum mengakolasikan di RAPBD Jatim 2025 untuk menopang program makan gratis dikarenakan belum ada petunjuk tekhnis dari pemerintah terhadap program ini.
“Namun kita siap melaksanakan Program Makan Siang Gratis bagi siswa sekolah. Kita tunggu kebijakan, pedoman, atau rencana terkait program makan siang gratis bergizi untuk masyarakat dari pemerintah pusat. intinya kalau ada petunjuk tehnisnya kita siap menyesuaikan nantinya melalui anggaran APBD,” ujar Adhy Karyono.
“Pada prinsipnya, kalau nanti ada kebijakan dari pusat, tentu kami di Pemprov Jatim akan mendukung dan siap melaksanakan,” ujar Adhy Karyono saat ditemui di Surabaya, Senin (29/7) kemarin.
Adhy menekankan bahwa pemerintah provinsi akan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat nanti meski belum dianggarakan daam APBD Jatim 2025.
“Sampai saat ini belum masuk. Kalau saya dengar di pusat, alokasinya Rp 72 triliun. Kita belum tahu persis untuk apa, penggunaannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Nanti kalau ada rencana itu Jawa Timur akan menyesuaikan,” terangnya.
Adhy Karyono juga berharap jika program ini benar-benar dijalankan, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Timur.
“Saya juga mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut terkait implementasi program ini dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Seperti diketahui program makan siang gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
Dengan alokasi dana sebesar Rp 72 triliun, diharapkan program ini dapat menjangkau berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Timur.
Namun, detail pelaksanaan dan mekanisme distribusi masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final dari pemerintah pusat.
Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan dan siap menjalankan program ini apabila sudah ada arahan resmi dari pemerintah pusat. (ari)
