Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan, sebagai mitra Pemkot Surabaya di bidang perekonomian dan keuangan, pihaknya berpendapat, sidak wali kota Eri Cahyadi terhadap fakta kondisi parkir di sekitaran KBS, merupakan awal untuk mengurai benang kusut, merosotnya PAD sektor pajak.
Anas menjelaskan, bahwa hingga Mei 2024, realisasi pajak parkir di Surabaya baru mencapai Rp 5,7 miliar atau sekitar 10,34 persen saja.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya tahun 2024 dari sektor parkir masih jauh dari target. Tahun ini, retribusi parkir tepi jalan ditargetkan dapat menyumbang PAD Surabaya hingga Rp 55,4 miliar,” terangnya.
Pada 2023, retribusi dari parkir tepi jalan ditargetkan menyentuh Rp 60,4 miliar. Namun, pada realisasinya, Dishub Surabaya hanya bisa mencapai Rp 23,16 miliar atau sekitar 38,33 persen.
Politisi fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, sidak wali kota di KBS menjadi lecutan untuk Dishub Surabaya agar semakin memaksimalkan PAD dari retribusi parkir. Dengan tata kelola yang lebih lagi.
“Apalagi pemkot surabaya juga telah membangun kawasan-kawasan wisata yang cukup menarik, seperti kawasan kota lama, kebun raya mangrove yang diresmikan ibu megawati kemudian adventure land romokalisari dan Taman Hiburan Pantai Kenjeran,” imbuhnya.
Lebih lanjut Anas mengatakan, bukan tidak mungkin tempat wisata ini akan menjadi penyumbang PAD terutama parkir sehingga potensi ini harus dimaksimalkan agar tidak terjadi kebocoran.
“Jadi mari kita berbenah terhadap pola kinerja yang lebih baik untuk kebaikan kota Surabaya, kita jaga semangat pak Wali kota Pak Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Pak Armuji yang sudah membangun Surabaya hingga seperti saat ini,” pungkasnya. (lam)
