Surabaya, MercuryFM – Munculnya banyak persoalan yang di keluhkan orang tua siswa terkait dugaan kecurangan PPDB tahun 2024 khususnya sistem zonasi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai akhirnya angkat bicara.
Menurut Aries, dirinya menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilibatkan secara langsung untuk memastikan integritas proses.
“Sistem zonasi kali ini tidak ada yang berani utak-atik. KPK sudah saya minta untuk turut langsung masuk di sistem. Operator yang coba-coba bermain langsung akan terlihat di sistem. Jadi kalau ada yang bilang kacau balau itu karena mereka tidak paham,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (29/06/24).
Aries menjelaskan bahwa sistem baru ini memperkenalkan pembagian dua zona untuk memudahkan akses bagi calon siswa yang tidak dapat masuk ke zona atas berdasarkan jarak terdekat.
Zonasi kelurahan atau desa juga diadopsi untuk mengakomodasi keberagaman dalam sebaran penduduk di wilayah tersebut.
“Malah dengan sistem yang baru ini ada pembagian 2 zona untuk mengakomodasi bagi yang tidak bisa masuk atas jarak terdekat bisa diambil zonasi kelurahan atau desa agar bisa mengakomodir yang ada dalam satu wilayah sebaran,” terangnya.
Dengan demikian, tanggapan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses PPDB 2024, serta mengundang masyarakat untuk memahami dan mendukung upaya-upaya tersebut.
Dari data yang ada, tercatat, sebanyak 677.530 lulusan SMP sederajat tahun 2024 akan berebut kursi SMA/SMK negeri dalam PPDB Jawa Timur.
Rinciannya lulusan SMP sebanyak 394.844 siswa, MTs sebanyak 198.942 siswa, lulusan PKBM 59.532 siswa, lulusan pondok pesantren sebanyak 21.624 siswa, serta sanggar kegiatan belajar (SKB) 2.588 siswa.
Sementara itu Total pagu yang tersedia untuk 417 SMAN di Jatim, tercatat 122.736 kursi untuk tahun 2024. Dan 130.791 kursi untuk SMKN, dengan jumlah lembaga sebanyak 297 lembaga dan 1.727 bidang keahlian. (ari)
