Keluarkan rekomendasi tanpa koordinasi dengan DPP, pengamat sebut DPW PPP Jatim “Suul Adab”

Surabaya, MercuryFM – Langkah DPW Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan (PPP) Jawa Timur yang memberikan rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak pada Pilgub Jatim 2024 memunculkan banyak spekulasi. Pasalnya belum ada kesamaan antara DPW PPP Jatim dengan DPP PPP.

“Jika betul (PPP Jatim, red) tidak koordinasi ke DPP, ya itu masuk kategori suul adab dalam berorganisasi,” ujar Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, saat dikonfirmasi, Rabu (22/05/24).

Surokim menjelaskan dalam sebuah organisasi, terutama dalam konteks politik, aturan main dan mekanisme internal sangatlah penting untuk diikuti oleh semua anggota dan pengurus.

Komunikasi yang efektif antara daerah dan pusat, dalam pengambilan keputusan menurutnya juga menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan kohesi organisasi.

“Ya itu juga aneh tapi nyata juga, tidak lazim. Kita semua tahu tiap organisasi pasti punya aturan main yang harus ditaati oleh semua kader dan pengurus,” jelasnya.

Pria yang juga Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) membeberkan bahwa rekomendasi untuk Pilkada provinsi seharusnya menjadi wewenang dan wilayah DPP. Disisi lain, perlu komunikasi yang kuat antara daerah dan pusat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diterima dengan baik dan dipahami oleh semua pihak.

Jika ada keputusan yang diambil tanpa koordinasi dengan DPP, lanjut Surokim, bisa memicu ketegangan dan konflik di internal partai.

“Mestinya bisa dicek dulu mekanisme seperti apa. Karena menurut saya hal itu termasuk yang penting dan prinsipil. Setahu saya rekomendasi pilkada propinsi itu wewenang dan wilayah DPP. DPW itu sifatnya usulan saja dari daerah. Mestinya harus dikomunikasikan dulu,” terangnya.

Kendala dalam komunikasi, lanjut Surokim, memang seringkali menjadi penyebab utama dari perbedaan persepsi dan konflik internal dalam sebuah organisasi, termasuk partai.

“Jika DPP tidak dilewati dan merasa tidak ada koordinasi sehingga semacam di fait accompli, ya wajar saja kalau DPP sewot. Saya duga pasti ada kendala dalam komunikasi dengan DPP PPP,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya keputusan DPW PPP Jatim yang memberikan Surat Keputusan (SK) rekomendasi dukungan ke pasangan Khofifah-Emil sebagai Bacagub dan Bacawagub Jatim 2024 mendapat kritikan DPP PPP. Pasalnya DPP belum mengeluarkan SK dukungam secara resmi dalam Pilgub Jatim 2024.

Bahkan akibat sikap berani DPW tersebut, DPP PPP melalui Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP pemenangan korwil Jawa Timur Musyafa’ Noer menegaskan apa yang dilakukan oleh DPW PPP Jawa Timur tersebut menyalahi aturan organisasi.

DPP lanjutnya akan menyiapkan sanksi tegas untuk DPW PPP Jawa Timur karena mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk bacalon Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.

“Kami berharap jangan ditiru oleh daerah lain karena akan menimbulkan preseden buruk bagi internal partai,” jelas pria yang juga anggota DPRD Jatim ini.

Dijelaskan Musyafa’, DPP PPP ingin menekankan pentingnya menjalankan proses sesuai aturan yang berlaku untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam proses pemilihan kepala daerah.

“Kejadian yang terjadi di DPW Jatim ini jangan terulang di DPC dan DPW yang lain. Semuanya harus tunduk dan patuh pada PO nomor 13 tahun 2024 tentang Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Tahun 2024,” jelasnya.

Soal sanksi yang akan diberikan, Musyafa’ memastikan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diminta penjelasan dan akan ada sanksi yang keras atas pelanggaran tersebut.

“Kemungkinan bisa ditunjuk Plt disana,” pungkasnya. (Ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist