DPRD Jatim apresiasi capaian opini WTP Pemprov Jatim 9 kali berturut turut dari BPKRI

Surabaya,MercuryFM – Keberhasilan Pemprov Jatim atas Raihan atau capaian Wajar Tanpa Pengecualin untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (LKDP) tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sehingga menasbihkan Jatim sembilan kali berturut turut mendapatkan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKRI mendapatkan apresiasi positif dari ketua DPRD Jawa, Kusnadi.

Dalam forum rapat Paripurna penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (LKDP) tahun anggaran 2023,

Kusnadi mengatakan LKDP BPK ini merupakan dasar dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran oleh DPRD, serta menjadi acuan dalam pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun 2023.

“Atas nama masyarakat Jawa Timur kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK karena telah melakukan tugas sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Kamis (02/05/24)

“Kinerja yang baik ini patut diperhatikan semua lembaga, instansi di lingkungan Pemprov Jatim. Sehingga masyarakat Jawa Timur mampu semakin menaruh harapan besar,” lanjut Kusnadi.

Kusnadi berharqp hal ini bisa tetus dilanjutkan sehingga akuntabilitas penggunaan anggaran di APBD Jatim benar benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Jatim.

“Namum saya juga berharap apa yang menjadi catatan yang telah diberikan oleh BPKRI bisa segera di selesaikan oleh Pemprov. Sehingga bisa benar benar paripurna penilain WTP ini,” ucapnya.

Sementara itu Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh sektor strategis di Jawa Timur khususnya jajaran Perangkat Daerah Pemprov Jatim.

“Capaian ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program anggaran di Jatim yang dinilai baik dan merupakan wujud kerjasama seluruh perangkat daerah yang bertanggungjawab atas keuangan yang dikeluarkan,” ujarnya.

Terkait rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK, Adhy menegaskan bahwa pihaknya akan memperhatikan, mencatat, dan menindaklanjuti sesegera mungkin.

“Kita juga akan jadikan rekomendasi ini  menjadi landasan agar Pemprov Jatim terus berbenah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 yang diserahkan langsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur oleh BPK RI dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (02/05/24).
Perolehan opini WTP ini tercatat merupakan yang kesembilan kalinya diraih Pemprov Jatim sejak tahun 2015 secara berturut turut. Dengan capaian ini menandakan bahwa kinerja Pemprov Jatim sudah sangat baik, efektif, efisien dan akuntabel. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist