Sidoarjo,MercuryFM – Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan Bank Dunia melakukan kunjungan ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan Cabang Malang. Kunjungan dua instansi tersebut guna memonitoring pelaksanaan implementasi penggunaan IKD pada proses pembukaan rekening nasabah.
Sekedar diketahui pada bulan Juni 2023, Bank Jatim telah resmi menjadi bank pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk perbankan.
Hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Akhmad Sudirman Tavipiyono dan Perwakilan dari Bank Dunia Biondi Sanda Sima yang disambut oleh Pjs Vice President Kepatuhan & APUPPT Bank Jatim Putu Denny H.
Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Akhmad Sudirman Tavipiyon mengatakan, Bank Dunia telah mengucurkan pinjaman sebesar US$250 atau Rp 3,7 triliun untuk memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Indonesia.
Dana itu kata Tavip sapaan akrab Akhmad Sudirman Tavipiyon, dana tersebut akan dipakai untuk mengembangkan infrastruktur publik digital prioritas seperti platform verifikasi identitas, electronic know your customer (E-KYC), sampai identifikasi digital.
“Kami saat ini akan terus memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, terutama penggunaan IKD. Sehingga layanan kependudukan bisa diakses hanya dalam satu genggaman,” ujar Tavip.
Terlebih lagi lanjut Tavip, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta agar IKD dapat dipercepat lagi.
“Jadi nantinya masyarakat Indonesia tidak harus memegang KTP fisik, namun cukup dengan IKD saja di smartphone,” ucapnya.
Menurut Tavip, untuk mewujudkan hal tersebut, kita semua harus bergandengan tangan serta berkolaborasi untuk giat melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD kepada masyarakat.
Apalagi Bank Jatim sudah jadi bank pertama di Indonesia yang mengimplementasikan IKD untuk perbankan dalam hal membuka rekening bank. Sehingga pihaknya berharap seperti frontliner bankjatim bisa menjadi garda terdepan untuk sosialisasi IKD ini.
“Caranya bagaimana? mungkin di awal saat CS atau teller membuka dialog dengan nasabah, bisa ditanya terlebih dahulu apakah sudah punya IKD? Kalau belum, bisa tetap dilayani secara manual dengan KTP fisik tapi setelah itu langsung diarahkan untuk ke Dukcapil membuat IKD. Jadi dengan bankjatim kita bisa bersama-sama mencetak sejarah dalam hal implementasi IKD,” jelasnya.
Tavip menegaskan, pihaknya mendapat laporan bahwa pengguna IKD belum banyak. Maka dari itu, dukungan dari bankjatim sangatlah penting karena dengan sosialisasi IKD yang agresif dapat semakin mempermudah seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan perbankan yang aman dan legal dari bankjatim.
”Kami sangat mengapresiasi bankjatim karena sudah menjadi sejarah di Indonesia sebagai bank pertama yang menerapkan IKD untuk pelayanan publik,” ungkapnya.
“Cita-cita kami ingin menciptakan pelayanan yang paperless, borderless, dan timeless sehingga waktu dan biaya bisa lebih efisien serta mempermudah akses layanan publik,” lanjutnya mempertegas.
Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan dari Bank Dunia Biondi Sanda Sima, juga menyampaikan bahwa dalam proses sosialisasi IKD harus memiliki standar komunikasi sehingga dampaknya bisa lebih masif lagi.
“Apa yg perlu disampaikan kepada masyarakat harus jelas jadi semua kalangan bisa memahami maksud dari IKD ini,” ucapnya.
Selain itu, pada prinsipnya, lanjut Biondi, masing-masing individu berdaulat atas data pribadi mereka sendiri. Jadi dengan adanya IKD bisa lebih menjaga data tiap individu. Seperti contoh dalam hal membuka rekening.
“Misal buka rekening hanya butuh data a,b,c,d, maka data pribadi kita yang diberikan ke bank ya cuma itu saja. Yang dibagikan hanya yang relevan saja demi menjaga kerahasiaan data pribadi kita,” ungkapnya.
Bank Dunia kata Biondi, berharap, IKD di Indonesia bisa memiliki fitur yang mudah dipahami oleh siapapun dan ramah terhadap difabel.
“Meskipun seseorang mempunyai keterbatasan, masih bisa mengakses IKD. Dengan begitu, IKD bisa jadi kebanggaan masyarakat Indonesia,” papar Biondi.
Sementara itu, Direktur bankjatim Busrul Iman juga berharap IKD bisa mencegah penyalahgunaan data kependudukan dan menghemat biaya dalam pembuatan identitas. Hal tersebut selaras dengan komitmen bankjatim dalam hal akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju Digital Bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi.
”Maka dari itu, kami akan lebih gencar lagi sosialisasi terkait IKD. Sebab, IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat,” ujarnya.
”Dengan menggunakan IKD, masyarakat dapat melakukan transaksi di bankjatim dengan lebih mudah, cepat, dan aman,” lanjut Busrul mempertegas. (ari)
