Jakarta, MercuryFM – Naskah RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan usulan DPRD Jakarta, merupakan kemunduran proses Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Penegasan ini dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mencermati RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terkait Gubernur dan Wagub yang ditunjuk dan diangkat Presiden, Kamis (07/12/23).
Menurut Said, saat masih menjadi Ibukota Negara, Jakarta sudah mempraktikkan proses demokrasi yang baik. Bahkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta menjadi barometer demokrasi nasional karena tumbuhnya partisipasi kritis warga Jakarta. Sehingga RUU tersebut menunjukkan kemunduran kebelakang.
“Selama pelaksanaan Pilgub Jakarta menjadi barometer politik nasional, simbol demokrasi. Banyak tokoh tokoh nasional lahir dari kepemimpinan di Jakarta seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dulu kita juga mengenal Bang Ali Sadikin tokoh Petisi 50 di era Orde Baru,” ujarnya.
“Praktik yang tumbuh baik ini hendaknya tidak di tarik lagi seperti jaman kegelapan, jaman otoritarian seperti masa orde baru,” lanjutnya. Kata Said, PDI Perjuangan melihat Kekhususan tentang Jakarta tidak boleh menjadi dasar bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden selaku kepala pemerintahan.
“Rumusan kekhususan Jakarta harus diterjemahkan sebagai bagian dari daerah yang menyimpan sejarah perjuangan bangsa dan negara, sekaligus daerah yang menjadi pusat kegiatan bisnis dan keuangan berskala nasional dan internasional,” jelasnya.
Dijelaskan oleh pria yang juga ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRRI, kewenangan kekhususan Jakarta yang dijabarkan dalam RUU DKJ yang terbagi dalam kewenangan urusan pemerintahan dan kelembagaan justru belum sepenuhnya menggambarkan kekhususan Jakarta.
“Meskipun dalam RUU DKJ tersebut telah detil mengatur kewenangan kekhususan Jakarta, namun ada hal yang luput dimasukkan, seperti kewenangan tata kelola pemajuan sejarah bangsa di Jakarta,” ucapnya. PDIP kata Said, tidak setuju atas usulan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Derah Khusus Jakarta ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan usulan DPRD Jakarta.
Selain bertolak belakang dengan prinsip prinsip demokrasi lanjutnya, usulan ini mencabut hak politik warga Jakarta. Apalagi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah khusus, Gubernur Jakarta akan memiliki kewenangan yang lebih daripada daerah otonom lainnya.
“Kewenangan yang besar seharusnya patuh pada asas demokrasi. PDI Perjuangan berkomitmen untuk merawat dan menumbuhkan demokrasi yang berkembang dengan baik di Jakarta,” ungkapnya.
Karena perannya sebagai Ibukota telah berakhir, dan agar berlaku adil dan kongruen seperti daerah daerah otonom lainnya kata Said, maka Walikota yang memerintah diJakarta, yang saat ini bersifat Administratif juga harus dipilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Sekaligus memiliki DPRD Kabupaten Kota yang dipilih juga secara langsung. Sehingga menjadi daerah otonom, bukan lagi sebagai bagian wilayah administratif,” pungkas pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini. (ari)
