Surabaya, MercuryFM – Terget peningkatan pendapatan dalam APBD Jatim 2024 mendatang menjelang Penetapan APBD Jatim 2024 oleh DPRD Jatim, Rabu (15/11/23), akhirnya terpenuhi. Target pendapatan dan belanja daerah akhirnya naik signifikan dibanding proyeksi dalam Nota Keuangan Gubernur Jatim sebelumnya yang disampaikan di DPRD Jatim.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Hj Khofidah dalam Laporan Banggar DPRD Jatim terhadap Raperda APBD Jatim 2024 pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (13/11/2023) dipimpin wakil ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar, mengatakan Pendapatan daerah ada penambahan sebesar Rp.2.503.782.578.730 sehingga proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 yang awalnya sebesar Rp.28.914.382.132.277 berubah menjadi Rp.31.418.164.711.007.
Kenaikan pendapatan daerah itu, kata politikus asal dapil Malang Raya berasal dari PAD sebesar Rp.811.875.227.730 dan pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp.1.691.907.351.000.
“Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.31.418.164.711.007 itu terdiri dari PAD sebesar Rp.20.392.168.927.007. Pendapatan transfer Rp.10.996.697.112.000, dan lain lain pendapatan yang sah sebesar Rp.29.298.672.000,” jelasnya.
Sementara untuk belanja daerah lanjut politisi PKB ini, di RAPBD 2024 juga bertambah menjadi Rp.33.265.021.983.864. Digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp.22.494.690.456.093. Belanja Modal Rp.1.684.460.493.393 lalu Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp.630.542.045.573 dan Belanja Transfer Rp.8.455.38.988.806.
“RAPBD Jatim 2024 diperkirakan defisit sebesar Rp.1.846.857.272.857 yang akan ditutup denfn Pembiayaan Daerah Netto,” kata Khofidah.
Sedangkan untuk pembiayaan daerah pada RAPBD Jatim 2024 kata Khofidah diproyeksikan sebesar Rp,1.846.857.272.857 yang berasal dari penerimaan pembiayaan dari perkiraan Silpa 2023 sebesar Rp.1.856.033.895.097 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.9.176.622.240.
“Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp,1.846.857.272.857 yang merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” kata Khofidah.
Dalam laporannya Banggar DPRD Jatim jelas Khofidah juga memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu dilaksanakan Pemprov Jatim pada 2024. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi Jatim pada quartal ketiga 2023 sebesar 1,79%. Perlambatan pertumbuhan ini harus menjadi perhatian serius.
“Banggar meminta Pemprov Jatim melakukan berbagai terobosan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target maksimal yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebesar 3,45% sampai dengan 5,15%,” pintanya.
Sementara itu menanggapi perlambatan pertumbuhan ekonomi quartal ketiga 2023, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak usai Pariputna menyatakan bahwa yang mengalami penurunan itu bukan hanya Jatim tapi semua karena bersifat nasional.
“Pertumbuhan ekonimi Jatim antar quartal tergolong tinggi sekitar 1,23%. Artinya tahun lalu di quartal ketiga volume ekonomi Jatim lagi tinggi tingginya sehingga yoy dan q to q serta c to c juga perlu dilihat secara kumulatif dari awal tahun sampai saat ini. Jadi secara nasional memang perlu ada penyesuaian laju pertumbuhan ekonomi,” kata Emil.
Selain menjaga kelancaran ekonomi, Pemprov Jatim tetap optimis pertumbuhan ekonomi 2024 akan meningkat signifikan. Mengingat, kondisi alam yang mudah mudahan semakin bersahabat. Terutama untuk sektor pertanian memasuki musim penghujan jangan sampai terjadi banjir sehingga perlu dilakukan antisipasi dengan baik.
“Ibu Gubernur memberikan keteladanan langsung Ing Ngarso Sung Tulodo bersih bersih sungai secara gotong royong. Harapannya jajaran bupati/walikota, camat, lurah/kades hingga RT/RW bisa membersihkan saluran air agar tidak terjadi banjir,” ujar Emil.
Sementara untuk penambahan pendapatan dan belanja daerah, lanjut Emil karena adanya asumsi peningkatan PAD dan peningkatan dana transfer itu dipengaruhi fakta fakta atau informasi yang sifatnya eksternal terhadap Jatim baik karena regulasi dan lain sebagainya. (ari)
