Malang, MercuryFM – Bus Trans Jatim dinilai Komisi C DPRD Jatim potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Karenanya Pemprov Jatim diminta untuk menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama menambah koridor, agar sistem transportasi terintegrasi tersebut berkembang keseluruh Jawa Timur.
“Kalau bisa kedepan harus diswastakan, kecuali APBD kita mencukupi karena koridornya luas sampai seluruh Jawa Timur. Bisa kita bayangkan, kalau semua ibaratnya nyusu ke APBD berapa yang tergerus hanya untuk Trans Jatim,” ujar ketua komisi C DPRD Jawa Timur Abdul Halim usai melakukan kunker di kantor UPT LLAJ Malang Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Kamis (09/11/23).
Abdul Halim mengakui, program Bus Trans Jatim merupakan salah satu terobosan Pemprov untuk mengurangi kemacetan serta memberikan transportasi yang aman bagi warganya.
Oleh karena itu, dia berharap agar kebijakan itu terus dikembangkan, dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola Trans Jatim. Agar jalur transportasi publik terintegrasi itu dikelola dengan profesional, sehingga menguntungkan.
“Bukan kita mengabaikan tentang banyak hal positif program transportasi terintegrasi, seperti mengurangi kemacetan, mengurangi emisi, lalu kemudian pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas sangat tereduksi. Dan dengan adanya program ini berdampak sangat positf,” ungkap anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura itu.
“BUMD yang dibentuk nanti bisa mengandeng pihak swasta dalam melakukan pengelolahan operasional Bus Trans Jatim itu,” lanjutnya.
Halim mengakui kalau anggaran yang digunakan program Trans Jatim cukup besar sampai saat ini. Hal itu digunakan untuk subsidi angkutan, yang mematok harga murah bagi penumpang.
“Kalau kemudian menggunakan APBD terus ini agak berat. Kalau dilihat misalnya ongkos pelajar dan mahasiswa sekali jalan Rp 2500. Bayangkan kalau dari Gempol ke Bunder Gresik, ya kalau biasa hampir Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Belum lagi bagaimana waktu memerlukan lama dan harus oper. Kalau terintegrasi kan keamanan dan kecepatan waktu jadi andalan,” tambahnnya.
Dia berharap agar pembentukan BUMD khusus untuk menangani Trans Jatim bisa segera direalisasikan. BUMD bisa segera belerjasama dengam pihak swasta. Ini dilakukan agar kebijakan untuk mendukung sistem transportasi terintegrasi diseluruh Jatim bisa diwujudkan.
“Kalau ini jalan dan antusiasme masyarakat tinggi, saya kira tidak ada persoalan kalau akhirnya ini diswastakan. Setiap kebijakan yang dijalankan pasti ada konsekuensi dan bagaimana meminimalisir resiko yang ada,” pungkasnya. (ari)
