Surabaya,MercuryFM – Anggaran pendidikan di Jawa Timur yang cukup tinggi ternyata belum sebanding dengan aplikasi dilapangan. Masih banyak mumcul gejolak dilapangan terkait permasalahan pendidikan.
Anggaran di RAPBD Jatim 2024 saja ada mencapai 12 Triliun sehingga bisa dikatakan hampir separuh dari total belanja di APBD 2024 yang ditaksir Rp31 triliun.
Tingginya anggaran Dinas Pendidikan ternyata belum sebanding dengan kualitas pendidikan di Jatim, khususnya untuk SMK/SMA dan SLB yang menjadi wewenang Pemprov Jatim. Dimana masih banyak gejolak dalam dunia pendidikan di setiap daerah di Jatim.
Hal ini terungkap saat Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Jatim dalam rangka implementasi Perda Provinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMK Negeri 1 Nganjuk, Selasa (07/11/23).
Acara yang dikemas melalui diskusi panel ini di hadiri seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Nganjuk, Komite Sekolah, Perwakilan MKKS dan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jatim di Wilayah Nganjuk, Evi Dwi Widajanti. Hampir seluruh anggota Komisi E DPRD Jatim pun tampak hadir termasuk Ketua Wara Sundari Renny Pramana.
Salah satu perwakilan sekolah Mujianto mempertanyakan dengan besaran anggaran Dinas Pendidikan yang begitu besar. Apalagi ada pernyataan dari Ida Bagus Nugroho anggota Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan anggaran pendidikan sebesar Rp12 triliun. Hampir separuh dari Belanja APBD Jatim 2024.
“Kalau anggaran sebesar itu kenapa masih banyak gejolak seperti seragam sekolah yang kemarin ramai dan masih banyak lagi persoalan yang muncul di dunia pendidikan saat ini khususnya SMA/SMK Negeri yang menjadi wewenang Pemprov Jatim, khususnya di Nganjuk ini,” ucapnya.
Hal yang sama juga dikatakan Jamaludin, Ketua Komite SMAN 1 Kertosono. Dirinya mengungkapkan saat ini persoalan sumbangan-sumbangan seragam, sumbangan sekolah yang seakan-akan menjadi momok bagi pihak sekolah menjadi hal yang sangat rawan. Padahal sekolah juga tidak mendapat bantuan yang memadai dari Dinas Pendidikan padahal anggaran cukup besar.
“Kalau tidak pakai seragam ini bagaimana. Selanjutnya, mengenai sumbangan sekolah. Kita hanya menerima bantuan komputer hanya 5 Unit komputer. Bagaimana caranya memajukan bangsa kita. Kalau kita meminta sumbangan ke wali murid nanti dipermasalahkan,” bebernya.
Menanggapi hal ini Imam Makruf anggota Komisi E dari Fraksi Gerindra mengatakan bahwa dengan besaran anggaran yang mencapai Rp12 triliun ini dilapangan, memang belum sebanding dengan pelayanan pendidikan yang menjadi wewenang Pemprov Jatim. Khusunya yang dirasakan sekolah dan guru yang ada di Kabupaten Nganjuk.
“Ini yang akan kami telusuri, karena di lapangan masih banyak gejolak. Kita akan cari tahu akar permasalahannya dimana. Di Nganjuk sendiri keluhannya mereka sama seperti di daerah lain,” ungkapnya.
Politisi yang juga kader Ansor NU ini berharap keluhan-keluhan yang ada di daerah soal pendidikan harus dirumuskan. Dalam hal ini dirinya meminta agar segala permasalahan pendidikan yang ada di Nganjuk untuk SMA/SMK bisa disodorkan ke tingkat provinsi.
“Mereka (pihak sekolah SMA/SMK, red) harus merumuskan masalahnya apa saja. Baru kita akan bawa ke Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan,” terangnya.
Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menegaskan akan terus mengawal penambahan anggaran Dindik Jatim yang mencapai Rp12 triliun ini bisa tepat sasaran.
Politisi PDIP ini pun tidak ingin ada lagi dinamika permasalahan dunia pendidikan di Jawa Timur. Oleh karenanya, Komisi E berkomitmen terus mengawal anggaran gemuk ini.
“Nanti kita akan bahas bersama penambahan anggaran yang mencapai Rp12 triliun itu tepat sasaran atau tidak. Kami minta tidak ada lagi persoalan yang rumit. Karena selama ini masih banyak keluhan tetapi tidak terselesaikan. Maka kita akan kawal bersama anggarannya bisa tepat sasaran,” terangnya.
Pihaknya juga menyampaikan akan belanja masalah dunia pendidikan di Jawa Timur.
“Kami akan terus belanja masalah karena pasca penerimaan siswa baru ini kan dinamikanya sangat banyak, sehingga kita perlu tahu dan bagaimana cara mengurainya,” tandas Bunda Wara, sapaan akrabnya wanita yang juga Bendahara DPD PDIP Jatim ini. (ari)
