Surabaya, MercuryFM – Pemprov Jatim diminta untuk melakukan persiapan dengan akan diberlakukannya UU no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan diterapkan pada tahun 2025, diperkirakan akan mengalami penurunan APBD hingga 3 Trilliun.
Jika ini tidak diantisipasi, maka kebutuhan anggaran program di APBD Jatim tahun 2025 tidak akan bisa terpenuhi. Dan dampaknya pasti mengganggu perekonomian Jatim.
“Hitungan kita dari Komisi C, akan ada loose (lepas) 3 Trilliun akibat Undang-Undang bagi hasil ini diberlakukan. Maka menurut kami harus ada langkah kongkrit menutupi hilangnya 3 trilliun tadi,” ujar angota Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika usai menggelar hearing dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan BPKAD Pemprov Jatim, Jumat (03/11/23).
Memurut Yudha sapaan akrabnya, Pemprov harus lebih akurat lagi dalam melakukan penghitungan untuk target pendapatan. Sehingga bisa memenuhi target dengan tepat dan pasti.
“Karenanya komisi C meminta Bapenda dan BPKAD membuat roadmap yang lebih cermat lebih rijid agar perhitungannya tepat, lebih pasti tidak seperti sebelum-sebelumnya yang selalu tidak akurat,” ucapnya.
“Kalau kinerjanya seperti saat ini maka bisa tambah turun pendapatan kita. Kalau itung-itungan Komisi C, PAD dari16 Trilliun bisa turun jadi 13 triliun. makanya muncul angka 3 Trilliun hilang,” lanjutnya
Politisi muda Partai Golkar Jatim ini tidak sekedar menunjukkan permasalahan, pihaknya juga memberikan solusi. Salah satunya agar Pemprov Jatim terkait memaksimalkan aset yang yang tidak tertangani dan nganggur.
“Kita punya aset yang lalai untuk di lakukan pendataan, pemetaan sekaligus inventarisir. Maka kita minta kepada BPKAD tahun 2024 nanti menganggarkan secara khusus untuk sertifikasi, topografi dan appraisal pada semua aset milik Pemprov,. Khususnya lagi aset yang nganggur,” jelasnya.
Jika sudah dilakukan, Pemprov diminta menawarkan lahan ini untuk investor agar melakukan penyewaan dalam jangka waktu sesuai Undang-Undang yang berlaku.
“Kita akan minta untuk BPKAD lakukan roadshow, Pameran Investasi atau Invesment Summit keberbagai calon investor di banyak tempat di Indonesia. Kayak misi dagang yang dilakukan Gubernur lah,” katanya.
Dengan begitu akan ada pemasukan dari sewa lahan, atau bagi hasil, sehingga mendongkrak PAD kita. Insyaallah bisa menutupi 3 Trilliun yang hilang tadi,” ungkapnya meyakinkan.
Dengan posisi Jatim yang strategis dan kondisi keamanan yang stabil, investor diyakini akan mau berinvestasi menggunakan lahan nganggur itu.
“Jatim ini kan jadi gerbang Indonesia timur, masyarakat pekerja keras, UMK yang tidak mahal, stabilitas politik dan keamanan yang stabil dan kondusif. Ini faktor yang bisa ditawarkan bahwa berinvestasi di sini aman dan menjanjikan,” tegasnya.
Tentu agar makin yakin lanjutnya harus disertai data dan promo yang lengkap dan menarik.
“Kita tawarkan tidak hanya angan-angan, tapi riil lokasi, dengan peta, dan gambar yang jelas serta potensi yang bisa didapatkan,” pungkasnya. (ari)
