Surabaya, MercuryFM – Persiapkan pembelaan kasus-kasus perselisihan Pemilu dalam Pemilu 2024 mendatang, khususnya sengketa yang kemungkinan akan dialami para calegnya, Partai Demokrat Jatim gelar Bimbingan Tekhnis yang digelar oleh Badan Hukum dan Pengamanan Pertai (BHPP) DPD Partai Demokrat Jatim, dengan tema Penanganan Perselisihan hukum dalam pelaksanaan Pileg 2024, Minggu (16/10/23).
Dalam cara yang diikuti oleh BHPP Partai Demokrat Kabupaten/Kota se Jatim, yang juga mendatangkan Ketua BHPP DPP Partai Demokrat Dr H Mehbob SH MH, menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnaen usai membuka acara Bimtek mengatakan, bahwa peran BHPP ini sangat vital dalam penyelesaian sengketa saat Pileg.
Terutama untuk calon anggota Legislatif yang merasa dicurangi atau merasa perlu membawa temuannya di ranah hukum, termasuk pasca pemilu bisa membantu memberi bantuan hukum secara gratis.
“Momentum Pemilu 14 Pebruari, DPD terus mengumpulkan semua badan, tidak hanya BHPP, dan harapannya solid kita menuju Pemilu 2024, PILEG sukses PILPRES sukses, Prabowo Presiden kita. Di DPD Jawa Timur BHPP terintegrasi semuanya masuk di Badan Saksi Daerah,” ujarnya.
“Kita berharap di DPC juga seperti itu. Ketua DPD juga berharap ke depan setelah Pemilu, mulai tahun depan tentunya, DPC itu menjadi kantor hukum gratis dimana BHPP bisa membantu masyarakat beri bantuan hukum secara gratis, kan isnyaa Allah tiap DPC punya anggota dewan kabupaten, juga ada anggota dewan Provinsi dan kita optimis DPR RI nya juga penuh, yang komunikasinya bisa simultan,” lanjutnya menjelaskan.
Sementara itu Kepala BHPP DPP Partai Demorat Dr H Mehbob SH MH, mengatakan Pelaksanaan BIMTEK ini difokuskan untuk tahu apa saja yang dibutuhkan dalam beracara untuk sengketa pemilu ini di MK. (ari)
