Surabaya, MercuryFM – Pemerintah diminta untuk memberikan atensi khusus pada Kabupaten Trenggalek. Hal ini dikarenakan kondisi Trenggalek yang masuk daerah rawan bencana. Bahkan Trenggalek menjadi julukan pasar bencana alam.
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim, Mukiyarti, dirinya mengaku miris dengan bencana yang sering terjadi di Trenggalek. Pasalnya musim apapun bencana alam pasti terjadi di Kabupaten tersebut. Seperti kekeringan dan karhutla saat musim kemarau. Banjir dan tanah longsor saat musim penghujan.
“Memang di Kabupaten Trenggalek ini marketing dari pada supermarketnya bencana. Tetapi semoga tidak akan terjadi bencana yang di luar nalar. Kalau tentang banjir, tentang tanah longsor, tanah gerak dan juga karhutla, memang sudah istilahnya langganan begitu,” kata Mukiyarti saat kunjungan Komisi E DPRD Jatim ke BPBD Trenggalek, Selasa, (10/10/23).00
BPBD Kabupaten Trenggalek sendiri mencatat selama tahun 2022 di Trenggalek ada 480 bencana alam dengan kategori, gempa, tanah bergerak, banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Diantara keempat kategori bencana alam tersebut, Tanah Longsor menempati urutan pertama dengan 206 kejadian. Untuk banjir sendiri menempati urutan kedua 129 kejadian.
Politisi PKB Jatim yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jatim ini mengatakan, kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Pemkab Trenggalek sebetulnya sudah bagus. Upaya preventif juga sudah dilakukan dan itu bisa mengurangi potensi bencana alam terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari kejidian bencana yang berkurang.
“Data yang ada di BPBD Trenggalek, untuk tahun 2023 hingga 8 Oktober 2023, bencana alam di Trenggalek tercatat ada 272 kejadian, jauh dibawah tahun 2022. Ada tujuh kategori bencana yang terjadi, yakni gempa, tanah bergerak, banjir, tanah longsor, angin kencang, karhutla dan kekeringan di beberapa wilayah,” jelasnya.
Muiyarti menuturkan, saat ini, BPBD Trenggalek sudah mulai melakukan pelatihan kepada masyarakat desa agar nantinya dapat menjadi relawan tak kala bencana terjadi dan menjadi desa tangguh bencana. Data yang ada sudah ada 55 desa yang diberikan latihan dan sosialisasi dari total 152 desa yang yang tersebar di 13 kecamatan.
Namun demikian untuk melakukan giat kerelawanan, mereka harus juga dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai. Nah, hal tersebut yang menurutnya masih kurang.
“Kebutuhan yang kurang, peralatan dari relawan, ada helm, pakaian pengaman, dan alat-alat lainnya yang itu masih kurang untuk relawan Kabupaten Trenggalek terutama untuk TRC (Satuan Tugas Tanggap Bencana),” katanya.
Tidak hanya itu, Mukiyarti juga meminta penghargaan kepada para relawan juga harus diberikan dengan layak. Mereka yang menjadi relawan juga mempunyai tanggungan keluarga yang perlu diperhatikan.
Mukiyarti menyebut bahwa nominal uang yang diberikan pemerintah kepada para relawan yang ada di bawah sangat sedikit, bahkan angkanya tak lebih dari seratus ribu setiap kali ada bencana terjadi.
“Tadi disampaikan hanya seratus ribu sudah kepotong PPH hanya menerima 94 ribu,” ujarnya.
“Ini butuh perhatian penuh dari pemerintah Jatim dan juga pemerintah Trenggalek,” lanjutnya mempertegas. (Ari)
