Surabaya, MercuryFM – Semua usulan komisi untuk tambahan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitranya diakomodir dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Jatim 2023.
Kalau sebelumnya, usulan komisi-komisi banyak yang hilang ketika dalam rapat Banggar DPRD Jatim, tapi kali ini semua usulan komisi dari hasil bahasan, akhirnya di akomodir dan di masukkan dalam PAPBD Jatim.
“Rapat Banggar telah merampungkan usulan dari komisi-komisi, yang ada di DPRD Jawa Timur, sudah rampung dan selesai tuntas. Mulai dari komisi A hingga Komisi E,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Sanwil, Rabu (20/09/23).
Menurut Sanwil, pembahasan P-APBD Jatim 2023 berlangsung lancar. Artinya tidak ada kendala dalam sidang pembahasan . Bahkan dari yang dilaporkan ke Banggar kemarin, Samwil menyebut, jika pembahasan kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
“Dulu usulan komisi, komisi apa SKPD-nya, hanya menyampaikan ke komisi, tetapi setelah diperjuangkan di komisi banyak yang tidak hilang ketika masuk pembahasan Banggar. Namun sekarang usulan-usulan komisi yang melalui rapat paripurna sudah diperjuangkan oleh masing-masing anggota Banggar,” ungkap dia.
“Pimpinan dan anggota banggar benar benar memperjuangkan apa yang menjadi pembahasan di komisi komisinya,” lanjutnya.
Pada intinya, politisi Partai Demokrat itu menegaskan, bahwa usulan komisi-komisi yang disampaikan melalui rapat pembahasan di Komisi Komisi itu sudah diakomodir seluruhnya. Karenanya, ia juga berharap, P-APBD Jatim 2023 bisa segera disahkan pada akhir September.
“Saya berharap nanti Banggar bisa menyelesaikan sesuai schedule di akhir September selesai untuk P-APBD tahun 2023,” harapnya.
Sanwil juga menerangkan bahwa ada banyak program prioritas yang telah diusulkan oleh masing-masing komisi DPRD Jatim. Di antaranya, Komisi A terkait dengan tenaga kerja dan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kemudian dari Komisi B ini juga kita fokuskan pada kebakaran hutan dan pembelian PCR untuk hewan ternak, ketika kita kemarin mengalami penyakit PMK,” bebernya.
Tidak hanya itu, Samwil menyebut bahwa penanganan soal kekeringan, antisipasi kebakaran hingga air bersih juga tak luput menjadi salah prioritas yang diusulkan oleh komisi.
“Untuk menjaga hutan, termasuk antisipasi kebakaran. Dan (usulan soal) air bersih juga pasti,” tambahnya.
“Memang yang paling banyak (usulan) dari Komisi E, karena programnya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat,” lanjutnya. (ari)
