Malang, MercuryFM – Persoalan stunting dan kemiskinan diminta Fraksi Golkar DPRD Jatim untuk menjadi perhatian utama Pemprov Jatim dalam PAPBD Jatim 2023 saat ini. Apalagi tahun ini jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak juga akan berakhir akhir tahun 2023.
Hal ini disampaikan anggota Komisi E dari Fraksi Golkar Kodrat Sunyoto saat hearing pembahasan PAPBD Jatim 2023, Komisi E DPRD Jatim dengan beberapa OPD Pemprov Jatim mitra Komisi E, termasuk Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, M. Yasin di Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemprov Jatim Malang, Rabu (13/09/23).
Menurut Kodrat permasalahan stunting masih cukup besar di Jatim, bila dihubungkan dengan target yang telah di tetapkan Presiden melalui Perpres no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dimana dalam Perpres itu, mengamanatkan target pengurangan Stuting secara nasional mencapai 14 persen di tahun 2024, guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2O3O.
“Angka stunting kita masih di kisaran 19 persen. Padahal target Presiden harus turun maksimal mencapai 14 persen. Sehingga kita masih ada kelebihan 5 persen. Ini harus didorong agar persoalan ini bisa menjadi priorotas,” ujar Kodrat.
Kata Kodrat belum lagi persoalan Kemiskinan ekstrem yang juga harus di lakukan penurunan jumlahnya di Jatim. Ini juga perlu konsentrasi penuh Pemprov Jatim untuk mengatasinya. Dijelaskan politisi yang akan maju lagi sebagai anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) sama, Lamongan-Gresik, tidak hanya stunting dan kemiskinan ekstrem yang menjadi pekerjaan rumah untuk Jatim.
Menurutnya ada lima pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebelum mengakhiri masa jabatannya. Yakni stunting, kemiskinan, pernikahan anak dibawah umur dan pengangguran terbuka.
“Ini yang harus diselesaikan minimal di kurangi pada tahun 2023 ini prosentasenya. Sehingga ini bisa menjadi akhir manis Gubernur Khofifah dalam mengakhiri masa jabatannya. Meski belum bisa menurunkan secara maksimal,” tegasnya.
“Karenanya di PAPBD 2023 ini prioritas untuk menurunkan persoalan Jatim ini harus menjadi prioritas,” lanjutnya. Pihaknya kata politisi senior Partai Golkar Jatim ini meminta pula agar Bappeda Jatim juga bisa menjadi orkestra dalam memadukan program yang ada.
“Bappeda harus bisa menjadi dirigen orkestra yang handal didalam memadukan program-program yang terkait permasalahan Jatim itu yang ada di OPD-OPD. Dengan menjadi dirigen yang baik, maka akan indah orkestra ini dan target penurunan persoalan Jatim, khususnya stunting dan kemiskinan ekstrem bisa terwujud,” pungkasnya. (ari)
