Surabaya, MercuryFM – Munculnya keluhan orajg tua di beberapa daerah di Jatim terkait biaya uang seragam sekolah untuk SMA-SMK negeri, membuat Komisi E DPRD Jawa Timur akan memanggil Dinas Pendidikan Jatim
Besaran uang seragam untuk siswa baru yang diterima di SMA-SMK negeri dikisaran angka 2 juta sampai 3 juta. Termasuk salah satunya keberatan orang tua murid di SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung yang viral di Medsos, sangat memberatkan. Apalagi besaran uang tersebut untuk pembelian seragam dan atribut sekolah itu tidak sebanding dengan harga kaian seragam tersebut yang ada di pasaran.
“Kita akan panggil Diknas awal Agustus yang akan datang. Untuk mengkonfirmasi situasi di lapangan yang sedang ramai itu dan apa-apa yang perlu dievaluasi dan diperbaiki,” ujar Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih, Minggu (23/07/23).
Menurut politisi PKB ini, pengadaan seragam yang dibebankan kepada wali siswa ini memang tidak ada ketentuan yang mengatur. Oleh karenanya, pengadaan seragam seharusnya sah-sah saja di lakukan.
“Memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan atau melarang jadi itu hukumnya boleh,” ujarnya.
Hikmah menuturkan, untuk seragam sekolah, memang tidak ada bantuan dari pemerintah. Maka tidak salah jika pihak sekolah menarik biaya untuk seragam. Namun yang perlu di perhatikan oleh pihak sekolah, yakni kekuatan materi yang dimiliki oleh para wali murid.
Sehingga kondisi ini harus dipahami betul, karena biaya sekolah tidak semua orang tua mampu. Yang juga perlu diingat alasan mereka memilih sekolah negeri untuk menghemat biaya pendidikan anaknya, demi keberlangsungan kedepan.
“Banyak protesnya wali murid itu kan karena soal harga untuk pengadaan seragam. Kita paham mungkin sekolah memutuskan beli di sekolah agar warnanya sama. Tapi ini khan soal harga. Ini yang harus dievaluasi. Harga harus rasional. Bila dibandingkan harga dipasaran sebanding lah,” tegas Hikmah.
Sementara itu anggota Komisi E lainnya Mathur Husyairi mendukung pemanggilan kepala dinas pendidikan tersebut. Pasalnya kepala dinas pendidikan terkesan melalukan pembiaran terkait pembelian seragam sekolah ini.
“Ini saya yakini juga terjadi di semua sekolah. Dan kepala dinas terkesan melakukan pembiaran terkait pembelian seragam sekolah yang terkesan diwajibkan untuk siswa beli di sekolah. Saya sepakat kepala dinas pendidikan Jatim harus di mintai klarifikasi oleh Komisi E,” ujarnya.
Pria asal Bangkalan Madura ini mengatakan, masalah seragam sekolah sangatlah riskan sekali sehingga menimbulkan kegundahan di tingkat bawah.
“Jangan buat kebijakan yang menimbulkan keresahan. Sosok kepala dinas pendidikan Jawa Timur yang baru ini telah melakukan keteledoran hingga mencuat kasus seragam mahal di Tulungagung,” tegasnya. (ari)
