Tuban, MercuryFM – Pemerintah Propvinsi Jatim diminta anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Bojonegoro-Tuban, Agung Supriyanto untuk lebih memperhatikan kebaradaan UMKM yang ada, khususnya di Bojonegoro- Tuban.
Pasalnya saat menggelar reses II tahun 2023 DPRD Jatim di Bojonegoro Tuban, banyak keluhan masyarakat khususnya pelaku UMKM yang kesulitan permodalan. Salah satu contoh seperti yang di sampaiakan masyarakat Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
Dimana mereka banyak menanyakan persoalan pinjaman modal yang sulit mereka dapatkan. Padahal mereka sangat membutuhkan.
“Tadi kita dengar masyarakat Semanding, mereka pelaku UMKM sulit untuk mendapatkan pinjaman modal karena mereka belum bankabel. Imbasnya mereka banyak yang akhirnya lari ke rentenir. Ini khan cukup disayangkan,” ujarnya, Rabu (20/07/23).
Menurut Agung, ini seharusnya tidak terjadi mengingat kita di Pemerintah Provinsi Jatim, ada dua BUMD yang seharusnya bisa menampung persoalan mereka yakni Bank Jatim dan Bank BPR UMKM. Belum lagi ditambah adanya Dana Bergulir (Dagulir) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Seharusnya ini bisa ditangani bila ada kemaun dari pemegang kebijakan akan permodalan untuk UMKM. Mengingat dana yang ada cukup bila ini benar benar disalurkan dengan benar,” ungkapnya.
Alasan terkait UMKM yang belum bankable, menurutnya tidak harus menjadi hambatan untuk mendapatkan bantuan modal itu. Sebab dirinya yakin UMKM malah akan lebih tertib untuk mengembalikan pinjaman modal itu.
“Justru kalau kita mau jujur UMKM market debitur yang tertib dalam mengembalikan pinjaman dibandingkan debitur-debitur besar lainnya,” ucap pria murah senyum ini.
Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi PAN ini mengatakan pula hal ini juga bisa terselesaikan kalau BUMD kita lainnya yang berhubungan dengan pinjaman yakni PT Penjamin Kridit Daerah (Jamkrida) juga dilibatkan.
“Jamkrida seharusnya juga ikut dilbatkan sebagai penjamin UMKM yang tidak bankable guna mendapatkan bantuan modal baik dari Bank Jatim, Bank BPR UMKM maupun mendapatkan dagulir,” jelasnya.
Kata politisi senior PAN asli Tuban ini, kalau perlu pengawasan terhadap penyaluran bantuan modal untuk UMKM perlu di bentuk, untuk mengawal bantuan itu agar tidak menjadi kridit macet.
“Itu kalau mereka masih ragu akan komitmen UMKM yang tidak bankable. Dan saya 1000 persen yakin justru UMKM yang tertib dalam pengembalian pinjaman modal itu,” tegasnya.
Politisi yang akan maju sebagai caleg PAN DPRRI di Pemilu 2024 dari dapil Bojonegoro Tuban ini mengatakan pula, bergeliatnya ekonomi saat ini pasca pandemi Covid- 19, maka sudah sewajarnya keberadaan UMKM yang kemarin saat covid, benar benar menjadi penopang ekonomi di masyarakat, ditopang keberadaan modalnya untuk mengembangkan usaha mereka.
“Istilahnya pemprov harus bisa menaikkan kelas mereka agar lebih bisa terus berkembang dan produktif lagi,” ucapnya.
Selain persoalan permodalan untuk UMKM, dalam reses II yang dilakukan politisi murah senyum ini, persoalan pupuk masih menjadi keluhan masyarakat petani. Termasuk persoalan infrastruktur irigasi pertanian serta jalan tani.
“Untuk persoalan itu saya sebagai wakil mereka akan terus memprjuangkan. Sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus yang akan meningkatkan pendapatan mereka dari pertanian. Apalagi Bojonegoro dan Tuban juga menjadi daerah penopang hasil pertanian Nasional,” pungkas politisi yang cukup dekat dengan masyarakat Bojonegoro-Tuban ini. (ari)
