Gubernur diminta lakukan evaluasi Pergub no 18 tahun 2023, Satib: Pergub ini merugikan pengusaha kecil

Surabaya,MercuryFM – Munculnya syarat pemenuham minimal nilai kas pada pedoman pemilihan pekerjaan kontruksi di LPSE Jatim sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim no 18 tahum 2023, dinilai merugikan pengusaha kecil.

Hal ini dikatakan anggota Komisi D DPRD Jatim M. Satib, Jumat (23/06/23). Karenanya dirinya meminta agar Pergub tersebut di evaluasi kembali.

Menurut Satib, Pasal minimal nilai kas yang diwajibkan oleh Pemprov Jatim membuat pegusaha kecil  gagal menjadi peserta lelang,

“Harapan saya dikaji ulang,  karena ini bisa menimbulkan persepsi negatif. Kesannya ini melindungi pemilik modal saja dan belum tentu pengerjaannya baik,” ujarnya.

Dijelaskan Satib, Pergub No 18 tahun 2023 tentang pedoman pemilihan Penyediaan Jasa Konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia mensyaratkan adanya batas kas minimal.
Penghitungan besaran minimal kas bagi rekanan sesuai dengan nilai HPS yang ditawarkan dalam pekerjaan tersebut.
“Ada ketentuan dan rumusnya, tapi saya kira ini juga memberatkan,” ucapnya..
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Jember-Lumajang itu menilai adanya syarat kas minimal itu juga janggal dan bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya. Pasalnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18 tahun 2018 dan peraturan LKPP.
“Ternyata di aturan itu tidak ada yang mengatur kaitan dengan penambahan persyaratan. Perpres ini kan berlaku secara nasional, jangan sampai peraturan ini bertentangan dengan diatasnya,” urainya.
Politisi Partai Gerindra ini mengaku banyak menerima keluhan dari kontraktor karena mengalami kesulitan mengikuti lelang dan sudah menyampaikannya kepada Sekdaprov Jatim dan jajaran OPD.
Dan lanjutnya jawaban dari pihak Sekdaprov Jatim dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jatim, aturan itu dibuat karena memang banyak kontraktor yang menawarkan jauh dibawah harga lelang.
“Kalau ada penawaran yang dibawah maka itu sebuah konsekuensi dari Perpres yang ada. Karena Perpres berbunyi bebas dari kas. Dan Perpres jiawanya memberi peluang yang sama terhadap semua perusahaan. Kalau dibatasi malah bertentangan dengan Perpres,” tegasnya.

Wakil ketua DPD Gerindra Jatim itu juga meminta agar pemprov Jatim meningkatkan pengawasan terhadap rekanan, agar pekerjaan mereka sesuai spesifikasi dan kesepakatan.

“Nah sekarang yang penting bagaimana pengawasan dalam proyek ini benar-benar maksimal. Temuan BPK terbesar kan di dinas teknis jangan terbatas penawaran rendah,” pungkasnya. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist