Surabaya, MercuryFM – Jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum (KPU) gelar rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti seribu lebih penyelenggara KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU Kota/Kabupaten se Indonesia yang digelar di Vasa Hotel, Surabaya, mulain Jumat (09/06/23) kemarin sampai Selasa (13/06/23).
Ketua KPU Jatim, Choirul Anam selaku tuan rumah mengatakan, tidak salah Jawa Timur dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi nasional dalam rangka mempersiapkan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024.
“Pasalnya Jawa Timur ini memiliki beberapa keunggulan. Jawa Timur memiliki daerah administratif terbesar secara nasional. Di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, 8.494 kelurahan/desa,” ujar Anam dalam sambutan selamat datangnya, Jumat (09/06/23) malam.
Di sisi lain, keunggulan lainnya kata Anam, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) di Jawa Timur cukup besar yakni 31.570.088.
“Terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Dengan jumlah TPS berdasarkan DPS sebanyak 120.548,” ungkapnya.
Anam mengatakan pula jika setelah mengikuti rakor, peserta juga bisa memanfaatkan jalan-jalan di Surabaya. Surabaya adalah kota yang cukup tua yang memiliki gedung-gedung tua yang menjadi tempat wisata. Lalu ada juga wisata religi, seperti makam Sunan Ampel.
“Dan tidak ketinggalan bisa melakukan jalan jalan di kawasan Tunjungan, serta bisa mencicipi makanan khas Jatim dan Surabaya yang banyak ditemukan di Surabaya ini,” jelasnya.
Sementara itu Ketua KPU, Hasyim Asy’ari menegaskan tujuan KPU melakukan rakor saat ini untuk persiapan penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2024, yang dijadwalkan pada tanggal 20 – 21 Juni 2023 untuk tingkat kabupaten/kota.
“Yang diberikan wewenang menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota. Saya minta kabupaten/kota memastikan dan mengecek kembali data pemilih, kegandaan, invalid, sinkronisasi sebelum penetapan DPT,” pesan Hasyim.
Hasyim menyampaikan pula bahwa KPU terus melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait lainnya untuk memastikan akurasi daftar dan data pemilih.
“Kami meminta Kemendagri sebelum tanggal 21 Juni 2023 untuk memberikan data terbaru tentang data kematian. Kedua, kami meminta KPU Provinsi untuk menyampaikan ke KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelurahan atau desa terkait data orang yang meninggal, sehingga orang meninggal tidak lagi ditetapkan sebagai DPT,” jelasnya.
Ketiga, terkait TPS di lokasi khusus, Hasyim menilai masih banyak kampus yang mengusulkan lokasi TPS khusus.
Berarti masih ada kemungkinan mahasiswa-mahasiswa yang tidak pulang ke kampung halamannya pada hari pemungutan suara, dan meminta layanan untuk memilih dimana tempat menempuh studinya.
“Melihat hal ini, KPU akan terus mencarikan solusinya sehingga DPT lebih komprehensif, valid dan mutakhir,” tegasnya.
Selain Hasyim Asy’ari Ketua KPU juga diikuti Anggota KPURI lainnya yakni Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan KPU Jatim selain Ketua Choirul Anam juga ada anggota KPU lain, Gogot Cahyo Baskoro, Nurul Amalia, Insan Qoriawan, Rochani, Miftahur Rozaq, serta Sekretaris KPU Nanik Karsini. (ari)
