Jakarta, MercuryFM – Sekertaris Bersama (Sekber) Koalisi KIB Pendukung Anies menyatakan dukungannya terhadap AHY sebagai Bacawapres Anies. Hal ini disampaikan mereka saat mendatangi kantor DPP Partai Demokrat dan bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (09/06/23).
Menurut Ketua relawan Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, mereka melihat AHY sebagai figur muda yang bisa menjadi vote getter bagi generasi milenial dan zillennial, yang jumlahnya mencapai 60 persen di Pemilu 2024. KIB juga merujuk latar belakang AHY sebagai purnawirawan perwira militer.
“Oleh karena itu, KIB dengan secara tegas melihat simpul-simpul aspirasi masyarakat adalah untuk menyambut bonus demografi maka tentu Anies Rasyid Baswedan harus didampingi dengan wakil presiden dari militer, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono,” harap Ketua Forum Kabah Membangun, Habil Marati.
Dalam kedatangannya mereka Sekber Koalisi KIB Pendukung Anies mendorong Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS untuk secepatnya mendeklarasikan secara bersama-sama Anies sebagai bacapres Koalisi Perubahan dan Persatuan.
“Kami juga sepakat bahwa perlu segera (deklasi Koalisi Perubahan dan Persatuan secara bersama-sama), karena kita juga ingin lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi secara utuh, dari tingkat atas hingga akar rumput,” ujar AHY.
“Karena memang kerja politik ini adalah menggunakan waktu seefektif mungkin untuk memenangkan hati, pikiran, dan pada akhirnya suara rakyat kita,” lanjutnya.
Menurut AHY, semakin sempit waktu yang tersedia akan membuat kerja-kerja pemenangan menjadi lebih rumit lagi. Terutama jika Koalisi Perubahan dan Persatuan dan Bacapres Anies Baswedan ingin menjangkau rakyat di berbagai pelosok Indonesia.
AHY kemudian menitipkan semangat perubahan dan perbaikan untuk terus disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat.
Perubahan dan perbaikan yang dimaksud lanjutnya bukan sekadar perubahan ganti presiden, atau pergantian rezim, melainkan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Perubahan dan perbaikan yang mendasar, yang fundamental. Isu ekonomi kesejahteraan, isu keadilan dan penegakan hukum, serta isu demokrasi dan kebebasan sipil. Itu semua yang harus kita perbaikan, termasuk bagaimana good governance, bagaimana prioritas bagi pembangunan sumber daya manusia yang lebih diprioritaskan, dan lain-lain,” pungkasnya. (ari)
