Meski menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur 2022, beberapa Fraksi di DPRD Jatim berikan catatan ke Gubernur

Surabaya, MercuryFM – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2022.

Hal ini terlihat pada rapat Paripurna DPRD Jatim yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan dihadiri langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Meski memberikan beberapa catatan, 9 Fraksi di DPRD Jatim akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jatim 2022, Selasa (23/05/23).

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan dengan sikap sembilan fraksi di DPRD Jatim, maka DPRD Jatim mengambil keputusan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur tahun anggaran  2022.

“Terima kasih kepada pansus LKPJ yang juga melakukan pembahasan dan memberikan rekomandasi. Dan catatan serta rekomendasi dari seluruh fraksi di DPRD Jatim bisa dijadikan perhatian oleh Gubernur Jatim untuk memperbaiki LKPj pada tahun berikutnya,” ujar Kusnadi saat memimpin Rapat Paripurna.

Sementara itu , dalam pandangan akhirnya, Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M. H Rofiq mengatakan Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur dapat menerima dan menyetujui Rekomendasi Panitia Khusus Pembahas, untuk menjadi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2022.

Namun Fraksi Gerindra kata Rofik memberikan beberapa catatan dan rekomemdasi guna menjadi perhatian dan tindaklanjut dari Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun berjalan, dan tahun berikutnya.

Beberapa catatan Fraksi Gerindra lanjutnya,  pertama melakukan reorientasi arah kebijakan Gubernur kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.  Agar apa yang telah digariskan benar benar secara nyata diimplementasikan sehingga pelaksanaan program, dan kegiatan tidak terkesan parsial dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan Jawa Timur.

“Kedua, meningkatkan spiritualitas dan religiusitas masyarakat Jawa Timur secara holistik guna menanggulangi dampak negatif perkembangan teknologi informas, dan media sosial,” ungkapnya.

“Fraksi Gerindra menilai bahwa Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak nomor tiga se-Indonesia akan berpotensi menjadi bom waktu apabila nilai spiritualitas, dan religiusitas tidak dirawat dengan baik,” lanjutnya.

Sedangkan juru bicara Fraksi PDIP Jatim, Hari Putri Lestari mengatakan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Fraksi PDI Perjuangan memandang kebijakan yang terstruktur, sistemik dan komprehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik adalah sangat penting,” ujarnya.

“Semoga LKP Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2022 ini benar-benar menjadi bahan pijakan berkualitas untuk ikhtiar kita bersama demi kemasalahatan warga Jawa Timur. Serta tetap menjaga semangat kerjasama dan gotong royong sebagaimana diungkapkan Bung Karno sang Proklamator,” lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jember Lumajang ini. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist