Surabaya, MercuryFM – Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Budi Raharjo mengakui adanya Dana bergulir (Dagulir) sebesar Rp127 miliar yang menganggur (idle) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belum tersalurkan. Ini menurutnya, menjadi pekerjaan rumahnya sebagai koordinator untuk memetakan ulang Dagulir tersebut.
“Dengan Pergub yang baru ini sistemnya adalah executing bukan channeling, itu kemanfaatannya bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya, usai menggelar hearing dengan Komisi C DPRD Jatim, Kamis (11/05/23).
Menurut Budi, ada beberapa kendala yang membuat Dagulir sebesar Rp127 miliar di beberapa OPD belum tersalurkan, salah satunya pandemi.
“Kedua, saya kira tim perbankan kurang merasa greget, karena nilai kompensasi mereka kecil. Sedangkan mereka kan punya program yang sama,” katanya.
Berikutnya, lanjut Budi, untuk upaya-upaya pembinaan dari masukan Komisi dinilai bagus.
“Jadi, bukan hanya bantuan tapi juga pendampingan. Agar mereka tidak hanya menerima tapi juga mengimplementasikan bisnis plan mereka,” pungkasnya.
Sebelumnya, adanya dana dagulir yang menganggur (idle) itu diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Muhammad Fawait saat rapat dengar pendapat dengan Biro Perekonomian, Bank Jatim, Bank BPR dan Jamkrida Jatim di ruang Komisi C DPRD Jatim, Rabu (10/05/23) kemarin.
Gus Fawait, sapaan akrabnya ini pun mendorong BUMD yang bergerak di bidang perbankan milik Pemprov Jatim melakukan terobosan perubahan struktur penyaluran kredit.
Pelaku ekonomi di sektor pertanian, nelayan dan UMKM lanjutnya agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Informasi dari Biro Perekonomian masih ada dana idle Dagulir sebesar Rp127 miliar. Kami harap dana tersebut segera disalurkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang ujungnya mengurangi kemiskinan dan angka pengangguran,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Gerindra ini menyebutkan bahwa keberadaan BUMD Jatim khususnya yang bergerak di bidang perbankan bukan hanya berorientasi PAD, tapi juga mampu menjadi pengungkit ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Kendati demikian, pihaknya tidak menghalangi Bank Jatim dan BPR Jatim memberikan kredit yang aman, seperti diberikan kepada ASN, pekerjaan proyek maupun perdagangan.
Presiden Laskar Sholawat (LSN) ini mengaku tidak ingin dana bergulir itu mengendap di perbankan sehingga manfaat yang diharapkan dari program tersebut tidak terealisasi dengan baik.
“Kemiskinan di Jatim akan sulit terurai ketika petani belum mendapatkan akses kemudahan permodalan dan nelayan juga tidak susah mendapat akses permodalan, begitu juga UMKM,” pungkas pria yang memiliki elektabilitas kuat di Kabupaten Jember ini. (ari)
