Surabaya, MercuryFM – Sebanyak 27 Politeknik (Poltek) di seluruh Indonesia, melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kadin Institute dan Kadin Indonesia untuk melakukan percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Penandatanganan dilakukan oleh para Direktur Politeknik Negeri dengan Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji, dan Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, serta Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Jatim, Nurul Indah Susanti, di Malang (Polinema), Kamis (9/3/2023).
Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan, kerja sama antara kampus vokasi dengan Kadin ini, adalah salah satu langkah untuk meningkatkan skill mahasiswa agar makin siap dalam menghadapi dunia kerja.
“Ini adalah upaya kita bersama untuk melakukan percepatan implementasi Perpres 68 Tahun 2023 dalam rangka menyiapkan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Adi Mahfudz.
Sementara lingkup kerja sama yang dilakukan meliputi pemagangan dan kewirausahaan, uji kompetensi teknis mahasiswa, uji kompetensi teknis dosen, sekaligus harmonisasi kurikulum antara dunia usaha dan dunia industri dengan dunia pendidikan.
“Penandatanganan langsung dilanjutkan dengan FGD hingga hari ini, yang bertujuan membentuk kerja sama riil dan menentukan langkah prioritas yang akan kita lakukan. Semoga kerja sama ini bisa segera terealisasi dan tidak hanya sekedar MoU di atas kertas saja,” tegas Adik Dwi Putranto di Surabaya, Jumat (10/3/2023).
Sementara itu, Nurul Indah Susanti mengatakan, langkah kerja sama ini adalah tindak lanjut dari implementasi Perpres Nomor 28/2022, di mana salah satu tugas Kadin adalah melakukan penyelarasan dunia usaha dan industri dengan dunia pendidikan.
“Itu dilakukan untuk harmonisasi kurikulum yang tadi telah diawali MoU dan akan serentak dilakukan di seluruh Indonesia,” ujar Nurul.
Adapun yang menjadi prioritas adalah penyelarasan kurikulum antara DuDi dengan dunia pendidikan.
“Kita pertemukan kedua belah pihak untuk membangun kurikulum yang selaras,” tegasnya.
Untuk itu dibutuhkan pemetaan prodi di politeknik dan pemetaan kebutuhan kerja di industri. Hasil dari pemetaan yang dilakukan akan diselaraskan dengan data yang ada di Kadin.
“Setelah itu kita petakan juga sertipikat kompetensi teknis dosen, yang dilanjutkan dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi teknis dosen. Baru kemudian dosen magang di industri dan praktisi mengajar di kampus, sehingga harmonisasi kurikulum akan tercipta,” ujarnya.
Identifikasi gap yang ada di industri dan pendidikan juga akan dilakukan, dan akan dilanjutkan dengan implementasi kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga mahasiswa bisa magang di industri sesuai dengan bidangnya.
“Pemagangan ini sambil menyiapkan fasilitas pelatihan pelatih tempat kerja. Setiap industri harus punya mentor dan setiap universitas juga harus punya mentor. Sehingga magang akan terarah karena didampingi oleh mentor,” terang Nurul.
Tidak hanya industri, identifikasi atau pemetaan juga akan dilakukan kepada UMKM untuk menentukan jenis UMKM, apakah menengah, kecil atau industri. Selanjutnya, akan didampingi oleh mahasiswa yang telah belajar teori di kampus.
“Misal, UMKM yang belum memahami literasi digital, akan diajari mahasiswa, UMKM yang belum memiliki izin, akan didampingi agar mendapatkan perizinan. Ini akan mengcover mahasiswa yang belum tercover di industri, agar bisa belajar dan magang di IKM. Hal ini akan memacu tumbuhnya wirausaha baru juga.
“Semua yang kita lakukan ini bertujuan agar pemahaman terhadap vokasi sama dan mengimplementasikan secara bersama. Dan Kadin Indonesia akan menggerakkan Kadin di seluruh provinsi untuk bekerja sama dengan Kadin Institut sebagai tindak lanjut dari itu,” pungkasnya. (dan)