Surabaya, MercuryFM – Dinas Pertanian Jawa Timur belum bisa mendeteksi ke mana keberadaan beras dari Jatim yang beredar di pasaran. Pasalnya sesuai data, seharusnya Jatim tidak ada kelangkaaan dan stok beras untuk warga Jatim sendiri tercukupi.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Dydik Rudy Prasetya mengatakan, dari data yang ada stok jatim pada Desember 2022 masih ada 850.000 ton, ditambah Januari 2023 sebanyak 152.000 ton.
“Artinya kalau ditambah stok beras Desember 2022 stok beras kita masih 1 juta sekian ton. Sehingga secara logika kebutuhan beras untuk jatim yang hanya 250 ribu ton, maka seharusnya ada 750 ribu ton. Dan seharusnya tidak ada kenaikan harga beras di Jatim, karena stok cukup, bahkan berlebih,” ujarnya.
Memurut Rudy, pihaknya tidak tahu di mana keberadaan beras ini. Rudy mengungkapkan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah melakukan audensi dengan petani, penggilingan padi, dan pengusaha beras.
“Dari audensi tersebut semuanya menyatakan stoknya menipis. Petani mengaku panennya sedikit, kemudian penggilingan padi mengatakan stoknya hanya mampu mencukupi 1-3 hari. Sedangkan dari pelaku usaha mengaku gudang-gudangnya tidak memiliki banyak stok beras. Ini menjadi anomali kita, karena tahun lalu meskipun harga beras naik, tapi tidak ekstrem seperti saat ini. Harga beras medium saja saat ini sudah mendekati harga beras premium,” terangnya.
Untuk itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta kelonggaran kepada Pemerintah Pusat agar bisa menyalurkan sebagian beras impor yang dibongkar di Jawa Timur, bisa disalurkan untuk masyarakat Jatim. Menurut Rudy, ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga beras.
“Bukan berarti ini Jawa Timur kekurangan beras, tapi harga yang tidak bisa kita kendalikan ini akan menyebabkan inflasi yang cukup tinggi. Nah, ini menjadi keprihatinan kita semua. Makanya Bu Gubernur berupaya menekan laju inflasi dengan operasi pasar yang bekerja sama dengan Bulog,” katanya.
Operasi pasar tersebut, kata Rudy, akan mampu sedikit menekan gejolak harga beras pada masyarakat. Meski demikian, ia mengakui bahwa operasi pasar tersebut tidak bisa menyentuh seluruh masyarakat Jawa Timur. Karena stok beras di Bulog tidak mungkin semuanya dipakai untuk operasi pasar.
“Selain itu kita juga akan terus melakukan deteksi mencari ke mana beras Jatim yang ada saat ini. Ini dilakukan, agar diketahui keberadaan beras Jatim tersebut, sehingga bisa diintervensi dan harag beras di Jatim kembali nornal,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sejumlah pedagang memang mengeluhkan keterlambatan pengiriman beras dari daerah dalam beberapa minggu terakhir. Kalaupun beras tersedia, harganya mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Perlu ada sinergitas antara Satgas Pangan dan Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) dalam upaya mitigasi tehadap berbagai harga bahan pokok di seluruh daerah. Koordinasi dengan Perpadi bertujuan untuk memonitoring stok padi di masing-masing penggilingan, guna mengukur kekuatan suplai beras,” ujar Gubernur saat itu. (ari)