Surabaya, MercuryFM – Angka kemiskinan di Jawa Timur masih tergolong tinggi sampai dengan saat ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hampir separuh dari penambahan orang miskin tersebut berasal dari tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten.
Data yang dipaparkan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, saat peluncuran meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) di beberapa bulan lalu, menunjukkan tambahan jumlah kemiskinan di Jatim per September 2022 lalu menjadi 55,22 ribu orang. Dan tambahan ini tambahan terbesar dari total tambahan penduduk miskin se-Indonesia yang bertambah 26,36 juta atau 9,57% dari total penduduk Indonesia.
Bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Jatim, mendapat kritikan tajam Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi. Mathur mengatakan ini, tidak sebanding dengan gembar-gembor bahwa Pemprov punya program untuk menekan angka pengangguran.
“Pemprov Jatim selalu mengaku punya program andalan untuk menekan angka kemiskinan di Jatim. Meskipun ternyata tetap ada kenaikan, lebih-lebih karena COVID-19 selama dua tahun. Penambahan 55,22 ribu ini bisa saja dijadikan pembelaan oleh Pemprov jatim,” tandasnya.
Politisi asal Bangkalan ini menjelaskan, persoalan mendasar adalah data base yang pernah dimiliki oleh Pemprov Jatim yaitu by name by address.
“Selama ini hanya menyajikan data agregat versi BPS. Saya menilai OPD terkait bersama Bappeda, ibarat orang kebingungan untuk menekan angka kemiskinan dengan program andalannya,” ungkapnya.
Mathur mengungkapkan, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bukan jawaban yang tepat, termasuk aplikasi Sinta Gelis yang diorbitkan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.
“Uang operasional Sinta Gelis Rp1 miliar, sedangkan Pemkab Bangkalan dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) hanya bermasalah Rp750 juta untuk mendata by name by address angka kemiskinan di Bangkalan. Diselesaikan dengan Sinta Gelis, sasaran 14 desa,” pungkas Mathur.
Pemprov Jatim sendiri dikabarkan getol dan berupaya memenuhi target Pemerintah Pusat dalam menurunkan angka kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam Inpres tersebut, ditargetkan bahwa seluruh wilayah Indonesia bisa nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mendatang.
Data yang ada, lima provinsi dengan penambahan jumlah orang miskin terbanyak pada September 2022 dibandingkan Maret 2022, yakni Jawa Timur 55,22 ribu orang, Jawa Tengah 26,79 ribu orang, Nusa Tenggara Timur 17,55 ribu orang, Banten 15,64 ribu orang, Papua 14,2 ribu orang.
Parahnya lagi, aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) yang diluncurkan dinilai hanya program seremonial belaka. Padahal, aplikasi tersebut digadang-gadang bisa menjadi salah satu instrumen pencapaian target nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. (ari)
