Politisi Demokrat Jatim ini dukung rencana aksi kades se-Indonesia ke DPR RI desak revisi UU 6/2014

Gresik, MercuryFM – Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Samwil, mendukung penuh gerakan para kepala desa (kades) yang menuntut hak-hak melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Menurut Sanwil, peran penting para kepala desa dalam pembangunan bangsa perlu disupport penuh oleh Pemerintah.

“Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga kepentingan mereka jangan diabaikan oleh Pemerintah,” ujarnya, Kamis (12/1/2023).

Untuk itu, pihaknya mendukung rencana aksi kades se-Indonesia pada 17-19 Januari 2023 mendatang di Jakarta, tepatnya di DPR RI patut mendapatkan apresiasi. Baik dari para politisi maupun dari kepala daerah.

“Kegundahan para kades tersebut bukan tanpa alasan, selama ini mereka lah ujung tombak pembangunan bangsa Indonesia langsung ke masyarakat,” ungkap Samwil.

Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat Jatim ini menyebut beberapa poin penting yang wajib didukung dalam perjuangan untuk perubahan kesejahteraan kepala desa. Termasuk dukungan terkait masa jabatan kepala desa 9 tahun.

“Soal jabatan kades merupakan hak demokrasi paling bawah, yang sejak merdeka dipilih langsung masyarakat desa,” sebutnya.

Poin berikutnya, lanjut Samwil, adalah tentang peran kepala desa dalam penanganan pandemi COVID-19 selama 2 tahun lebih, ternyata tidak memberikan ruang maksimal terhadap kepemimpinan mereka.

“Terdapat aturan-aturan terkait pandemi COVID-19 yang membuat kepala desa menjadi kurang maksimal dalam mengabdikan diri pada masyarakat,” ungkap Ketua Komisi Pacu Pordasi Pusat ini.

Sehingga sangat layak, apabila mereka, kata politisi senior Partai Demokrat ini, bersatu di Jakarta yang nantinya untuk mengusulkan revisi UU Desa Nomor 6 tahun 2014, di Pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa, dan Pasal 72 supaya anggaran dana desa dikembalikan ke fungsi awal untuk menjaga keutuhan desa (desa berdaulat).

“Anggaran Dana Desa yang semestinya bisa membangun desa sesuai kebutuhan, namun dialihkan untuk penanggulangan COVID-19, ini perlu ada evaluasi,” pungkas politisi asal daerah pemilihan Gresik-Lamongan ini. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist