Surabaya, MercuryFM — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim merumuskan kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang lebih berkeadilan dan berpihak pada buruh. Selain menjawab kebutuhan hidup layak, skema pengupahan diminta mampu menekan disparitas upah antardaerah yang kian lebar.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menilai momentum penetapan UMK 2027 harus dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan sekaligus mengangkat taraf hidup jutaan pekerja di Jawa Timur. Menurutnya, kebijakan upah minimum tidak boleh direduksi sekadar menjadi rutinitas penyesuaian angka di atas kertas.
”Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan angka positif, tetapi kesejahteraan masyarakat pekerja justru tertinggal. Kenaikan upah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh dan keluarganya,” tegasnya, Minggu (22/11/2026).
Bunda Renny sapaan akrabnya menekankan bahwa kebutuhan hidup layak harus ditempatkan sebagai pertimbangan substantif, bukan sekadar pelengkap dalam formula penghitungan upah.
Desakan ini seiring dengan naiknya beban pengeluaran rumah tangga, mulai dari pangan, perumahan, transportasi, hingga biaya pendidikan dan kesehatan, yang menggerus daya beli pekerja.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah buruh, karyawan, dan pegawai pada Agustus 2025 mencapai sekitar 8,25 juta orang atau 34,67 persen dari total penduduk bekerja.
”Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan UMK menyangkut kehidupan jutaan orang. Dampaknya bukan hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarga mereka, daya beli masyarakat, hingga perputaran ekonomi daerah,” ujarnya.
Bendahara DPD PDIP Jatim itu juga menyoroti ketimpangan antara laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan pekerja. Padahal, sejumlah wilayah di Jatim berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen sepanjang 2025, seperti Kabupaten Pacitan (6,35 persen), Kabupaten Malang (5,92 persen), Tulungagung (5,75 persen), Kabupaten Pasuruan (5,66 persen), Banyuwangi (5,65 persen), dan Sidoarjo (5,63 persen). Sementara itu, Gresik tumbuh 4,91 persen, Bangkalan 4,53 persen, dan Tuban 4,23 persen.
”Pertumbuhan ekonomi jangan hanya menjadi angka statistik atau kebanggaan pemerintah daerah. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan,” tandasnya.
Karena itu, Anggota Komisi E ini mendorong pemerintah, agar formula penyesuaian UMK tidak hanya bertumpu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhitungkan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan riil di tiap daerah.
Di sisi lain, Fraksi PDIP DPRD Jatim menyoroti jurang perbedaan UMK antarwilayah. Bunda Renny mengakui struktur ekonomi kabupaten/kota di Jatim tidak seragam, kawasan industri seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto memiliki dinamika berbeda dibanding daerah yang bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan usaha mikro. Namun, perbedaan karakter ekonomi tersebut tidak boleh dibiarkan memperlebar ketimpangan kesejahteraan.
Sebagai ilustrasi, UMK 2026 Kota Surabaya tercatat Rp5.288.796, sedangkan Kabupaten Situbondo berada di angka Rp2.483.962, atau terpaut sekitar Rp2,8 juta.
”Disparitas UMK ini harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan upah 2027. Kita memahami setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi dan struktur industri berbeda, tetapi jangan sampai pekerja di daerah tertentu terus tertinggal dalam hal kesejahteraan,” ungkapnya.
Meski mendorong kenaikan yang layak, legislator asal Dapil Kediri ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan keberlangsungan dunia usaha. Penetapan upah diharapkan tetap memperhitungkan kapasitas perusahaan agar tidak memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau pengurangan tenaga kerja.
”Prinsipnya, pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sementara dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan mampu mempertahankan lapangan pekerjaan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena sama-sama menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Jawa Timur,” pungkasnya kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini. (ari)

