Anggaran Trans Laut Jatim 2027 dipangkas jadi Rp15 Miliar, warga kepulauan terancam kesulitan akses

​Surabaya, MercuryFM – Alokasi anggaran program Trans Laut Jawa Timur tahun 2027 yang hanya disetujui sebesar Rp15 miliar memicu kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Angka tersebut dinilai jauh dari cukup untuk menjawab tantangan wilayah kepulauan di Jawa Timur yang mencapai 538 pulau, termasuk 126 pulau di Kabupaten Sumenep, Madura.

​Anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Abrari, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengkaji ulang anggaran tersebut. Pemangkasan dana dikhawatirkan memukul frekuensi pelayaran sekaligus menghambat urat nadi kehidupan warga pulau.

​”Jangan sampai masyarakat kepulauan menjadi korban keterbatasan anggaran. Bagi mereka, transportasi laut bukan pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi sehari-hari,” tegas Abrari, Kamis (18/11/26).

​Sorotan Fraksi PDIP merujuk pada data kebutuhan transportasi laut yang disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, yakni sebesar Rp45 miliar per tahun untuk kondisi ideal. Namun, dalam penyusunan anggaran 2027, Dishub hanya mengajukan Rp25 miliar untuk operasional Trans Laut, dan akhirnya disetujui Rp15 miliar.

​Artinya, terdapat pemangkasan Rp10 miliar dari usulan Dishub dan selisih Rp30 miliar dari kebutuhan ideal.

​Abrari mengingatkan, kondisi geografis Jawa Timur menuntut keberpihakan anggaran yang nyata, bukan sekadar rutinitas operasional. Dari 126 pulau di Sumenep saja, terdapat 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

​”Ini bukan wilayah dengan tantangan geografis biasa. Pemerintah harus memastikan masyarakat di pulau-pulau tetap mendapatkan pelayanan transportasi yang layak. Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada wilayah daratan dan perkotaan,” ujarnya.

​Menurut Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sumenep itu, anggaran Rp15 miliar berpotensi menekan jadwal pelayaran di sejumlah rute. Jika dengan anggaran Rp25 miliar saja beberapa rute hanya bisa dilayani sekitar tiga kali sepekan, frekuensi kapal dikhawatirkan merosot menjadi satu atau dua kali seminggu.

​Dampaknya merembet ke berbagai sektor vital warga kepulauan, mulai dari mobilitas penumpang, distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, hingga pengiriman hasil tangkapan ikan ke daratan.

​”Bayangkan ketika warga membutuhkan akses ke rumah sakit, hendak mengurus pendidikan, atau membawa hasil tangkapan ikan untuk dijual ke daratan, tetapi jadwal kapal sangat terbatas. Karena itu, anggaran transportasi laut harus dilihat sebagai kebutuhan pelayanan publik,” tegas legislator Dapil Madura tersebut.

​Sejumlah wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas laut antara lain Kepulauan Kangean, Masalembu, Sapeken, Raas, Sapudi, dan Gili Iyang di Sumenep, serta Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.

​Untuk meminimalkan dampak bagi warga, Fraksi PDIP kata Abrari mendorong Pemprov Jatim mengevaluasi anggaran Trans Laut 2027 agar dikembalikan mendekati usulan Dishub sebesar Rp25 miliar. Sementara kebutuhan ideal Rp45 miliar dapat dipenuhi secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Pemprov juga harus melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh pulau berpenghuni, termasuk yang belum tersentuh kapal reguler, serta menetapkan standar pelayanan minimum (SPM) mulai dari frekuensi, kepastian jadwal, kapasitas penumpang, keselamatan, hingga keterjangkauan tarif,” pintanya.

​Abrari juga menekankan pentingnya penguatan subsidi pada rute-rute yang secara bisnis kurang menguntungkan namun vital bagi warga.

​”Transportasi laut di wilayah kepulauan tidak bisa sepenuhnya menggunakan hitungan untung-rugi bisnis. Ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang sama, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil,” pungkasnya. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist