Reses, Dewanti Rumpoko soroti minimnya Sarpras tempat ibadah di Kabupaten Malang

Malang, MercuryFM – Sarana dan prasarana (sarpras) infrastruktur tempat ibadah di wilayah Kabupaten Malang, masih memprihatinkan dan belum merata. Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan temuan legislatif, sejumlah fasilitas keagamaan di daerah pedesaan maupun kawasan pinggiran Kabupaten Malang masih membutuhkan intervensi anggaran yang serius dari pemerintah daerah maupun provinsi.

​Anggota DPRD Jatim dari Derah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, Dewanti Rumpoko, ditengah reses yang digelar, mengungkapkan bahwa tempat ibadah memegang peran sentral bukan hanya sebagai pusat pembinaan moral dan spiritual umat, tetapi juga sebagai simpul interaksi sosial masyarakat.

Oleh karena itu kata politisi PDIP ini, ketersediaan fasilitas yang layak, bersih, dan memadai merupakan hak mendasar yang harus dipenuhi guna mendukung kenyamanan beribadah.

​”Tempat ibadah adalah ruang publik yang menjadi fondasi ketahanan sosial dan spiritual masyarakat. Ketika kita berbicara tentang pemerataan pembangunan infrastruktur di Malang Raya, fasilitas keagamaan tidak boleh luput dari perhatian,” ujarnya, Minggu (15/11/26).

“Faktanya, masih banyak musala, surau, hingga masjid di pelosok Kabupaten Malang yang sarana prasarananya sangat minim dan membutuhkan uluran tangan pemerintah,” lanjut mantan walikota Batu ini.

​Dewanti menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur fisik di Kabupaten Malang selama ini kerap terkonsentrasi pada sektor-sektor penunjang ekonomi makro atau pariwisata.

Padahal, kebutuhan dasar keagamaan masyarakat di tingkat bawah sering kali luput dari skema alokasi anggaran yang memadai, terutama bagi tempat ibadah swadaya murni masyarakat desa yang sepenuhnya bergantung pada sumbangan sukarela.

​Politisi senior tersebut juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Malang bersinergi lebih erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan inventarisasi ulang terhadap fasilitas tempat ibadah yang mengalami kerusakan atau kekurangan sarpras mendasar, seperti sanitasi air bersih, tempat wudu yang layak, hingga kelengkapan penunjang aksesibilitas bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

​”Kita tidak bisa hanya mengandalkan swadaya masyarakat yang dananya terbatas. Pemerintah harus hadir melalui program Bantuan Keuangan (BK) atau hibah yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Komisi D DPRD Jatim tentu akan mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur sosial dan keagamaan ini mendapatkan perhatian proporsional dalam pembahasan APBD ke depan,” jelasnya.

​Melalui temuan ini, kata snggota Komisi D DPRD Jatim ini berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah taktis berupa penguatan data dan percepatan realisasi rehabilitasi sarana prasarana tempat ibadah.

“Ini mendesak agar pembangunan infrastruktur di Jawa Timur dapat berjalan secara inklusif, merata, dan berkeadilan hingga bisa dirasaksn masyarakat,” pungkasnya. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist