Surabaya, MercuryFM – Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Jatim perlu dilakukan. Ini sangat krusial guna memastikan perusahaan pelat merah itu benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak lagi jalan di tempat.
Sebagai representasi rakyat di legislatif, DPRD memegang komitmen penuh untuk terus mengawal jalannya korporasi daerah agar berdaya saing tinggi.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono. Menurutnya berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan komisi di DPRD Jatim merupakan manifestasi nyata dari fungsi pengawasan legislatif sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Tujuannya satu, tujuannya adalah meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Bahwa setiap langkah penertiban dan kajian yang dilakukan oleh DPRD semata-mata bermuara pada penguatan fiskal daerah,” ujarnya, Jumat (13/11/26).
Menanggapi adanya BUMD yang dinilai pasif atau “tidur” karena tidak menyumbangkan pendapatan signifikan hingga muncul wacana agar tidak diperpanjang, Blegur menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada data yang kuat.
“Sehingga apapun yang disampaikan oleh ketua C kemarin di rapat Paripurna, sudah merupakan kajian dan penelitian terkaitan dengan evaluasi BUMD yang ada di Jawa Timur,” kata Blegur.
Lebih lanjut, Sekertaris DPD Partai Golkar Jatim ini menguraikan, bahwa proses evaluasi ini harus diarahkan secara tepat sasaran dengan membedah akar permasalahan secara objektif dari dua sisi utama, yakni tata kelola sektor usaha maupun kualitas sumber daya manusia di dalam perusahaan.
“Kalau seandainya dari sisi usahanya, maka perlu diperbaiki. Tapi kalau seandainya dari sumber daya manusianya, ya maka perlu diubah struktur organisasinya,” tegasnya legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini.
Melalui instrumen pengawasan yang ketat, terarah, dan konstruktif ini, DPRD Jatim lanjut Blegur optimis, iklim bisnis BUMD ke depan akan menjadi jauh lebih sehat.
“BUMD harus bertransformasi menjadi entitas profesional yang transparan, akuntabel, serta mampu mendongkrak kemandirian ekonomi regional demi kesejahteraan masyarakat luas di Jawa Timur,” pungkasnya. (ari)
