Surabaya, MercuryFM – Rencana pemerintah menerapkan pemungutan pajak digital menuai sorotan tajam. Di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, wacana penambahan objek pajak baru ini dinilai berpotensi menggerus daya beli dan menambah beban finansial masyarakat.
Anggota DPRD Jawa Timur, Salim Azhar, mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menggulirkan kebijakan fiskal. Menurutnya, isu perpajakan sangat sensitif karena bersentuhan langsung dengan stabilitas ekonomi rakyat yang saat ini belum sepenuhnya pulih.
”Persoalan pajak ini sangat sensitif di telinga masyarakat. Jangan sampai pemerintah justru menambah beban ketika kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih,” ujar Salim, Rabu (04/11/26).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan kembali visi besar Presiden Prabowo Subianto mengenai kekayaan alam Indonesia. Dengan potensi sumber daya yang besar, ia menilai pembiayaan negara seharusnya tidak terus-menerus bertumpu pada penerimaan dari saku masyarakat.
”Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa negara kita ini sangat kaya. Pertanyaannya, bagaimana kekayaan itu bisa dikelola dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat? Jangan sampai negara yang kaya justru terlalu bergantung pada pajak masyarakat,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim ini memaparkan bahwa masyarakat saat ini tengah menghadapi berbagai tekanan berat. Berbagai faktor eksternal maupun domestik turut mempersempit ruang gerak ekonomi, di antaranya, dampak geopolitik dan banyaknya Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memerlukan konsentrasi tinggi dari pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional.
Oleh karena itu, Salim menilai wacana penambahan pajak digital tidak berada pada momentum yang tepat. Fokus utama pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembukaan lapangan kerja.
”Tidak seharusnya pemerintah justru berbicara soal penambahan pajak ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah harus lebih dulu memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, daya beli terjaga, dan lapangan pekerjaan semakin terbuka,” katanya.
Sebagai solusi alternatif, Salim mendorong pemerintah untuk lebih fokus mengawal agenda strategis kerakyatan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Penguatan ekonomi akar rumput harus menjadi prioritas utama melalui, pemberdayaan UMKM secara masif. Perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan-lapangan baru. Penguatan sektor strategis seperti pertanian dan perikanan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam nasional.
Selain itu, ia juga mendesak adanya pembenahan tata kelola penerimaan negara, penutupan celah kebocoran anggaran, serta optimalisasi aset-aset milik negara agar berkontribusi secara maksimal.
”Jangan sampai rakyat terus-menerus dijadikan tumpuan untuk menambal kebutuhan penerimaan negara. Pemerintah harus berani membenahi kebocoran, mengoptimalkan kekayaan alam, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar produktif. Negara harus hadir untuk memberdayakan rakyat, bukan justru menambah beban rakyat,” pungkasnya. (ari)