Surabaya, MercuryFM – Pengadaan logistik penanganan korban bencana di Jawa Timur senilai Rp17,24 miliar untuk mie instan dalam RAPBD Jatim 2027 di pos BPBD, mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Nilai fantastis ini dinilai perlu dievaluasi total agar tidak sekadar mengejar kuantitas, apalagi sampai mengabaikan pemenuhan gizi kelompok rentan di masa darurat bencana.
Dengan asumsi harga eceran Rp3.000 per bungkus, alokasi anggaran tersebut setara dengan pasokan sekitar 5,74 juta bungkus mie instan dari total paket belanja logistik senilai Rp41,35 miliar.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menilai porsi belanja mie instan yang terlalu dominan menunjukkan bahwa orientasi bantuan masih sebatas mengenyangkan perut, bukan menyehatkan.
”Mie instan memang unggul dari sisi kepraktisan dan masa simpan pada masa awal bencana. Namun, mi instan tidak boleh dijadikan tumpuan utama pangan selama pengungsian,” ujar Bunda Renny, Minggu (01/11/26).
Politisi yang akrab disapa Bunda Renny ini mengingatkan bahwa korban bencana mencakup kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, hingga lansia. Mereka membutuhkan nutrisi seimbang untuk menjaga kesehatan di tengah situasi krisis.
”Jangan sampai bantuan hanya berorientasi mengenyangkan, tetapi mengabaikan gizi masyarakat. Dalam situasi pengungsian, kualitas makanan adalah bagian dari perlindungan korban,” tegas legislator dari Dapil Kediri tersebut.
Fraksi PDIP kata Bunda Renny, mendesak Pemprov Jatim untuk melengkapi bantuan pangan dengan bahan bernutrisi tinggi. Di antaranya beras, makanan siap santap, telur, ikan, kacang-kacangan, buah-buahan, susu, hingga air minum yang aman.
Selain kualitas nutrisi, transparansi pengadaan dalam jumlah jutaan bungkus ini menjadi catatan krusial.
“Pemprov Jatim diminta terbuka mengenai dasar perhitungan kebutuhan, spesifikasi barang, tanggal kedaluwarsa, hingga mekanisme penyiapan stok,” ucapnya.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penumpukan persediaan di gudang, risiko barang kedaluwarsa sebelum dibagikan, hingga potensi pemborosan anggaran.
“Transparansi serupa juga diminta untuk pengadaan lain di penanganan bencana. Seperti anggaran pengadaan logistik lainnya, yakni 1.901 unit velbed (tempat tidur lapangan) senilai Rp5,90 miliar. Kita minta agar spesifikasi dan lokasi penempatannya jelas.,” Bendahara DPD PDIP Jatim ini.
Bunda Renny menambahkan, pengawasan belanja logistik kebencanaan tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata. Pemerintah harus memastikan seluruh barang benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Lebih dari itu, anggaran kebencanaan sejatinya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda ekonomi lokal. Pengadaan bahan pangan, misalnya, bisa melibatkan petani, peternak, nelayan, serta UMKM setempat selama memenuhi standar kualitas dan kebutuhan darurat.
”Orientasi utama anggaran kebencanaan harus tetap berpijak pada keselamatan, kesehatan, dan pemulihan masyarakat terdampak. Bantuan harus tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat,” pungkas kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut. (ari)
