Surabaya, MercuryFM – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, melontarkan kritik tajam terhadap pola pemeliharaan fasilitas publik di Kota Pahlawan. Dia mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar tidak menunggu persoalan viral di media sosial atau mendapat perhatian langsung Wali Kota Eri Cahyadi sebelum melakukan perbaikan.
Menurut Imam, pemeliharaan sekolah dan infrastruktur lingkungan harus berjalan melalui sistem yang terukur, transparan, serta berdasarkan tingkat kebutuhan. Bukan bergantung pada seberapa ramai persoalan warga diperbincangkan di media sosial.
Kritik itu disampaikan setelah kondisi bangku rusak di SDN Semolowaru menjadi sorotan publik. Akibat kerusakan tersebut, siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar dengan duduk di lantai.
Imam menilai, persoalan sarana pendidikan semestinya bisa diantisipasi melalui sistem pemeliharaan yang berjalan rutin. Terlebih, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20 persen dari APBD.
“Dengan APBD yang sangat besar, terutama untuk sektor pendidikan sampai 20 persen, memang tidak boleh ada persoalan di Surabaya, misalnya bangkunya yang rusak, tembok sekolah yang retak, atapnya yang bocor, kemudian kamar mandinya yang kumuh dan tidak higienis,” ujar Imam, Senin (12/10/2026).
Politisi tersebut mengatakan, persoalan bangku rusak di SDN Semolowaru akan ditanyakan kepada Dinas Pendidikan dalam pembahasan anggaran pekan ini. Dia ingin mengetahui sekolah mana saja yang masih masuk daftar tunggu perbaikan serta bagaimana penentuan skala prioritasnya.
Imam memahami banyaknya kebutuhan sarana dan prasarana membuat perbaikan sekolah tidak bisa dilakukan sekaligus. Namun, dia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui daftar prioritas, tahapan penanganan, hingga alasan suatu usulan belum direalisasikan.
“Jangan hanya karena dilaporkan ke wali kota, kemudian beliau datang, lalu persoalan selesai. Pola seperti ini bisa merusak sistem dan menimbulkan kesan wali kota menjadi Sinterklas” tegasnya.
Usulan Warga Jangan Kalah dari Laporan Viral
Imam juga menyoroti persoalan kerusakan pagar sungai di kawasan KedungTuri. Menurut dia, usulan perbaikan sebenarnya telah disampaikan melalui jalur lingkungan, mulai dari RT, RW, kelurahan hingga kecamatan. Namun, penanganannya terkendala karena tidak masuk dalam alokasi dana kelurahan.
Bahkan, usulan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan juga disebut belum bisa direalisasikan.
“Yang di KedungTuri kami juga sudah mengusulkan lewat pokir kami, tapi ternyata tidak bisa. Pokoknya yang diusulkan dewan, diusulkan lewat OPD itu sekarang enggak bisa, yang bisa itu kalau kemudian langsung ke Pak Wali. Ini kan sudah enggak betul,” katanya.
Bagi Imam, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa mekanisme koordinasi dan penganggaran perlu dievaluasi. Jangan sampai laporan yang disampaikan melalui jalur resmi justru kalah cepat dibandingkan persoalan yang ramai di media sosial.
Dia mengingatkan, organisasi perangkat daerah (OPD) harus tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Sistem pemeliharaan juga perlu memberi kepastian bahwa setiap laporan warga akan dinilai berdasarkan urgensi, bukan popularitas persoalannya.
Imam menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan langkah wali kota yang turun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat. Namun, dia meminta agar respons tersebut tidak menggantikan sistem kerja pemerintahan yang semestinya berjalan secara konsisten.
“Kalau bermedsos, jangan menggunakan APBD. Ketika menemukan ada warga yang tidak mampu, pakai uang sendiri. Tapi ini kan pakai APBD kemudian jadi viral. Saya tidak menyalahkan itu bisa diselesaikan, tetapi caranya harus diperbaiki supaya sistem berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Imam berharap Pemkot Surabaya membangun mekanisme pemeliharaan fasilitas publik yang terbuka dan terukur. Dengan begitu, bangku sekolah yang rusak, atap bocor, hingga infrastruktur lingkungan yang membahayakan warga bisa segera ditangani tanpa harus menunggu viral terlebih dahulu.(lam)
