Surabaya, MercuryFM – Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) membentuk Biro Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat sambutan hangat dari kalangan legislatif. Pembentukan badan khusus ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk membenahi tata kelola BUMD sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, H. Mohammad Soleh, S.Sos, menilai kinerja sejumlah BUMD milik Pemprov Jatim selama ini belum optimal. Oleh karena itu, kehadiran sistem pengawasan yang lebih terpadu amat diperlukan.
”Kami di Komisi C tentu menyambut sangat positif. Ini adalah langkah maju dan bentuk komitmen nyata Pemprov Jatim untuk melakukan penataan mendasar terhadap seluruh BUMD yang ada,” ujar anggota Komisi C ini, Rabu (30/09/26).
M. Sholeh menekankan bahwa Biro ini nanti
tidak boleh hanya menjadi tumpukan birokrasi baru. Lembaga ini harus mampu bertindak sebagai holding sekaligus pengawas profesional yang mendorong percepatan kinerja dan efisiensi manajemen.
Selain itu, Biro baru ini diharapkan bisa mengintegrasikan potensi bisnis antar BUMD. Dengan begitu, tiap perusahaan daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat.
”Ini diisi oleh SDM yang kompeten, memahami manajerial bisnis, dan berorientasi pada hasil. BUMD dibangun menggunakan uang rakyat melalui penyertaan modal APBD, maka orientasinya harus jelas. Profesional, menghasilkan dividen, dan memberikan dampak ekonomi nyata ke masyarakat,” tegas legislator asal dapil Mojokerto-Jombang ini.
M. Soleh membeberkan, pembenahan tata kelola sudah sangat mendesak. Selama ini, Komisi C DPRD Jatim kerap menemukan berbagai masalah dalam pengelolaan BUMD, mulai dari indikasi pemborosan anggaran, tumpang tindih portofolio usaha, hingga penyertaan modal yang tak sebanding dengan dividen yang disetor ke kas daerah.
Kehadiran Biro Pengelola BUMD diharapkan mampu menjadi instrumen evaluasi yang tegas, tidak hanya bagi direksi BUMD utama, tetapi juga hingga ke anak-anak perusahaannya.
”Jangan sampai penyertaan modalnya besar, tapi hasil yang kembali ke daerah minim. Ini yang harus diperbaiki ke depan,” tegas M. Soleh.
Lebih jauh, M. Soleh mendorong adanya sinergi lintas sektor antar BUMD, terutama pada bidang perbankan, logistik, energi, hingga ketahanan pangan. Sinergi ini diyakini mampu menciptakan ekosistem bisnis daerah yang jauh lebih solid.
”Potensi ekonomi Jawa Timur ini luar biasa. Jika seluruh BUMD dikelola secara terintegrasi di bawah badan pengelola yang profesional, saya yakin BUMD tidak lagi menjadi beban APBD, melainkan menjadi mesin utama penggerak ekonomi dan pendulang PAD Jatim,” pungkasnya. (ari)
