Surabaya, MercuryFM – Imbauan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk menggelar Salat Istisqa tidak cukup untuk menyelesaikan krisis air akibat kemarau panjang. Hal ini ditegaskan anggota Komisi A DPRD Jatim Fauzan Fuadi.
Fauzan menagih langkah konkret dan tindakan nyata dari Pemprov Jatim untuk membantu warga terdampak, di tengah sorotan terhadap penurunan alokasi anggaran penanggulangan bencana pada APBD Jatim.
Fauzan mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di DPRD Jatim memberikan catatan kritis terkait pemangkasan anggaran bencana tersebut. Padahal, krisis air bersih akibat kekeringan dirasakan semakin meluas di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Hampir semua daerah mengalami kekeringan. Memang karena keterbatasan fiskal tidak mungkin semua daerah langsung diintervensi oleh provinsi, tetapi setidaknya kan tetap ada dukungan. Ini malah catatan mayoritas fraksi menyoroti turunnya anggaran bencana,” ujar Fauzan saat Jumat (25/09/2026).
Penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim tersebut menilai, pola penanganan bencana oleh Pemprov selama ini masih bersifat responsif-musim dan terkesan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Pemprov dinilai belum memiliki pemetaan serta langkah mitigasi pencegahan yang terencana sejak awal di kawasan-kawasan rawan bencana.
“Penanganannya penanganan formalitas. Anggarannya dicadangkan, tidak ada mitigasi lebih awal daerah-daerah potensial bencana, potensial ada persoalan lingkungan. Sehingga ya hanya mengandalkan APBD yang jumlahnya tidak mungkin menjangkau semuanya. Akan lebih baik kalau tindakannya itu tindakan pencegahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlambatan penanganan konkret membuat beban masyarakat di tingkat daerah semakin berat. Di daerah pemilihannya (Dapil Bojonegoro-Tuban) maupun wilayah lainnya, bantuan konkret dari pemerintah provinsi untuk meringankan beban bencana kekeringan masih belum dirasakan warga.
Adapun mengenai seruan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Jatim untuk menggelar Salat Istisqa secara serentak pada Jumat (25/9/2026), Fauzan menyampaikan apresiasinya. Namun, menurutnya imbauan spiritual tersebut wajib diimbangi dengan aksi nyata di lapangan.
“Apalagi kemarin BMKG prediksinya November baru masuk musim hujan. Jadi okelah kita apresiasi seruan Gubernur mengajak salat Istisqa di masjid-masjid, itu kesadaran kita sebagai orang yang beriman. Tapi lebih dari itu, tindakan dzohir yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang sedang dilanda musibah kekeringan itu apa?” kritiknya.
Fauzan menekankan bahwa krisis air bersih menyangkut kebutuhan mendasar dan kelangsungan hidup harian masyarakat, terutama untuk konsumsi, memasak, dan kebersihan diri (MCK) untuk bersuci minimal lima kali sehari.
“Masa masyarakat harus tayamum terus kalau ingin bersuci,” cetusnya.
Ketua DPC PKB Bojonegoro ini menekankan, dengan prediksi BMKG terkait keterlambatan musim hujan, kebutuhan air harian warga tidak bisa ditunda. Fauzan pun menilai, pemerintah kabupaten/kota sejauh ini sudah berbuat, meski belum bisa maksimal karena adanya keterbatasan fiskal.
“Pemkab sudah berbuat dengan kondisi keterbatasan fiskalnya masing-masing. Tapi kebutuhan terhadap air itu tiap hari sampai dengan air itu ada/tersedia. Kalau untuk pertanian sudahlah, tapi MCK, untuk makan, masak tidak ada air kan tidak bisa. Air itu kehidupan, kasihan masyarakat,” pungkas Fauzan. (ari)