Jombang, MercuryFM – Sidang Tata Tertib (Tatib) Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8/2026), berlangsung tertutup dan mendapat sorotan dari sejumlah pengurus NU daerah.
Berbeda dengan suasana sejumlah agenda Muktamar yang dapat dipantau secara lebih terbuka, jalannya sidang Tatib kali ini tidak dilengkapi monitor streaming maupun pengeras suara yang dapat digunakan warga Nahdliyin di luar ruangan untuk mengikuti pembahasan.
Akses menuju area depan gedung tempat sidang Komisi Organisasi juga diperketat. Warga NU yang hendak melintas di sekitar lokasi sidang tidak leluasa mendekati area tersebut.
Kondisi itu kemudian memunculkan tanda tanya di kalangan sejumlah pengurus cabang dan peserta Muktamar dari berbagai daerah yang berada di luar gedung sidang.
Sejumlah pengurus menilai keterbukaan menjadi hal penting dalam forum tertinggi organisasi, terlebih pembahasan Tata Tertib berkaitan langsung dengan mekanisme dan tahapan penting dalam Muktamar, termasuk proses pemilihan kepemimpinan NU.
“Ini sengaja di-setting demikian agar sidang Tatib tidak bisa dipantau oleh pengurus lain,” ujar salah satu pengurus NU asal Riau yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Menurut dia, minimnya akses informasi mengenai jalannya sidang membuat peserta di luar ruang sidang hanya bisa mengandalkan informasi dari pihak lain. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan spekulasi di tengah peserta Muktamar.
Di tengah ketatnya pelaksanaan sidang Tatib, isu lain juga berkembang terkait mekanisme penetapan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), forum yang memiliki peran penting dalam proses pemilihan Rais Aam PBNU.
Sejumlah pengurus NU daerah menyebut adanya dugaan upaya mengkondisikan komposisi ulama yang nantinya masuk dalam AHWA.
Nama KH Miftakhul Akhyar disebut-sebut menjadi salah satu figur yang dinilai berupaya didorong masuk dalam jajaran AHWA.
Di sisi lain, berkembang pula kekhawatiran di kalangan sejumlah peserta bahwa nama-nama ulama sepuh lain, seperti KH Nurul Huda Jazuli dan KH Anwar Mansur, justru tidak mendapatkan ruang yang sama.
Namun, tudingan tersebut sejauh ini masih berupa pernyataan dan spekulasi dari sejumlah pengurus NU daerah dan belum terdapat konfirmasi resmi dari pimpinan maupun panitia Muktamar mengenai adanya upaya pengkondisian tersebut.
Salah seorang pengurus NU daerah bahkan mempertanyakan pola demokrasi dalam Muktamar kali ini.
“Ini keterlaluan cara berdemokrasi NU yang sudah ditanamkan oleh para Mu’assis NU dan KH Abdurrahman Wahid,” ujarnya.
Ia berharap seluruh proses Muktamar berjalan transparan, demokratis, dan tetap menjunjung tinggi tradisi musyawarah yang selama ini menjadi karakter utama NU.
Menurutnya, keterbukaan bukan semata soal apakah sidang disiarkan secara langsung atau tidak, tetapi juga menyangkut kepercayaan peserta terhadap proses pengambilan keputusan dalam forum tertinggi organisasi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari panitia Muktamar maupun pimpinan Komisi Organisasi mengenai alasan sidang Tatib digelar tertutup tanpa monitor streaming dan pengeras suara bagi warga NU di luar lokasi.
Demikian pula mengenai isu pengkondisian calon AHWA, belum ada keterangan resmi yang membenarkan ataupun membantah dugaan tersebut.
Sidang Tatib sendiri menjadi salah satu tahapan krusial dalam rangkaian Muktamar NU ke-35. Hasil pembahasan komisi tersebut akan menjadi dasar penting bagi pelaksanaan agenda-agenda Muktamar berikutnya.
Di tengah tingginya perhatian peserta terhadap proses pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, transparansi serta kepastian mekanisme pemilihan menjadi isu yang semakin sensitif.
Karena itu, sejumlah pengurus NU daerah berharap panitia memberikan penjelasan yang memadai agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi dan seluruh peserta Muktamar dapat memahami proses yang sedang berlangsung secara utuh. (ari)