Surabaya, MercuryFM — Momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, diharapkan menjadi titik balik lahirnya kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Forum tertinggi ini dituntut mengakar kuat pada tradisi pesantren, berintegritas moral, serta mampu meneguhkan kembali Khittah NU yang bertumpu pada otoritas ulama.
Seruan tersebut ditegaskan Tokoh Muda NU Jawa Timur, Syukron Dosi. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdliyyin untuk mengawal perhelatan Muktamar agar berjalan jujur, bermartabat, dan steril dari praktik politik transaksional maupun money politics (risywah).
”Semua pihak harus kompak mengawal Muktamar. Jangan sampai proses pemilihan kepemimpinan NU terjebak dalam politik transaksional. Ini bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi menyangkut masa depan dan martabat organisasi ulama terbesar di negeri ini,” ujar mantan Sekretaris PW GP Ansor Jatim (2013-2017) tersebut.
Cak Syukron sapaan akrab Syukron Dosi, juga menyototi ancaman polotik uang dalam muktmar nanti. Menurutnya politik uang bukan sekadar pelanggaran etika. Jika dibiarkan, praktik tersebut lanjutnya, berpotensi merusak marwah NU, menggeser orientasi pengabdian menjadi transaksi kepentingan, serta membuka pintu intervensi modal dan politik luar.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim (2018-2023) ini mendorong pengawasan aktif terhadap seluruh dinamika jelang Muktamar. Pengawasan mencakup manuver, konsolidasi, hingga ruang pertemuan yang rawan menjadi arena ‘dagang suara’.
Dirinya meminta agar ada keterlibatan lembaga eksternal seperti KPK dan PPATK untuk memantau indikasi aliran dana tak wajar. Juga meminta para muktamirin (peserta Muktamar) memilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan visi kepemimpinan, bukan karena tekanan atau imbalan. Serta mengajak mengajak warga NU tak segan melaporkan indikasi kecurangan demi menjaga tradisi keagamaan.
”Mari bergerak bersama mengawasi praktik tidak terpuji agar tidak terulang di halaman rumah pendiri NU,” tegasnya.
Cak Syukron juga mengingatkan persoalan dinamika pemilihan nantinya dalam Muktamar. Dirinya mengingatkan peristiwa 11 tahun lalu saat Muktamar ke-33 NU digelar di Jombang pada Agustus 2015. Kala itu, proses Muktamar diwarnai polemik tata tertib, penerapan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), hingga isu politik uang yang sempat mencuat ke publik.
Pengalaman pahit masa lalu tersebut, menurutnya, harus dijadikan cermin perbaikan agar tidak terulang kembali di titik nol perjalanan abad kedua NU ini.
”Sejarah harus menjadi pelajaran. Muktamar kali ini adalah momentum bersejarah mengawali abad kedua NU langsung dari kampung halaman pendiri dan maestro pergerakan NU, KH Wahab Chasbullah. Kita harus pastikan forum ini mencerminkan kedaulatan ulama,” lanjut Santri cum Aktivis ini.
Lebih jauh, Syukron juga menekankan pentingnya menempatkan kembali lembaga Syuriyah sebagai poros moral tertinggi dan penjaga arah perjuangan jam’iyah. Kepemimpinan NU tidak boleh hanya diukur dari kekuatan jaringan politik atau besarnya modal, melainkan legitimasi moral dan keilmuan.
”NU dibangun oleh para ulama dan pesantren. Karena itu, marwah ulama harus dikembalikan ke tempat yang semestinya. Muktamar jangan hanya menjadi arena pergantian struktur kepengurusan,” paparnya.
Ia berharap Muktamar ke-35 di Tambakberas tidak hanya melahirkan jajaran pengurus baru, tetapi juga merayakan babak kebangkitan baru NU. Yakni Menjaga independensi dari hegemoni politik praktis. Memperkuat sinergi antargenerasi untuk transformasi kelembagaan dan pendidikan pesantren serta menjaga kekompakan dan menghentikan narasi kebencian dan fitnah di internal NU.
”Yang kita perjuangkan bukan sekadar pergantian nama di pucuk pimpinan PBNU, melainkan memastikan NU tetap menjadi rumah besar para ulama dan payung teduh bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya. (ari)
