Jakarta, MercuryFM — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa nilai APBN Tahun Anggaran 2027 yang diproyeksikan mendekati angka Rp4.000 triliun tidak akan berarti apa-apa jika tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Pernyataan mendalam tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) sore. Rapat paripurna ini menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024–2029.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya secara langsung kepada Ketua DPR RI.
Dalam pidato pembukaannya, Puan menyoroti lompatan signifikan belanja negara dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Pada tahun 2000, APBN Indonesia hanya berada di angka Rp197 triliun. Jumlah ini melonjak menjadi Rp1.126 triliun pada 2010, dan menyentuh Rp3.842 triliun pada tahun 2026.
”APBN Tahun 2027 yang sebentar lagi disampaikan oleh Bapak Presiden bisa jadi sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun. Angka itu begitu besar, bahkan sangat besar,” ujar Puan.
Namun, Puan mengingatkan bahwa angka fantastis tersebut hanyalah deretan statistik jika tak berdampak langsung pada urusan mendasar rakyat.
”Bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tak mampu yang butuh pelayanan kesehatan, atau pencari kerja, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” tegas cucu Bung Karno tersebut.
Mengusung tema kebijakan fiskal 2027 ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’, Puan mengingatkan agar seluruh program prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, perumahan, hilirisasi, hingga penurunan angka kemiskinan, dijalankan secara merata tanpa meninggalkan wilayah terpencil.
Untuk memastikan transparansi dan efektivitas APBN 2027, Puan memberikan empat catatan kunci bagi pemerintah dan parlemen. Pertama pendapatan negara adil, dimana lengumpulan pendapatan harus optimal tanpa menekan daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha.
Yakn kedua belanja berkualitas, dimana Alokasi anggaran wajib tepat sasaran, berorientasi pada hasil (result-oriented), dan tidak membuang anggaran secara sia-sia. Yang ke tiga pengelolaan utang bertanggung jawab, dimana lengelolaan defisit dan pembiayaan utang harus terukur agar tidak mewariskan beban finansial yang tidak adil bagi generasi mendatang.
Serta yang ke empat pemerataan transfer ke Daerah dimana Alokasi dana ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik dan membangkitkan ekonomi lokal.
”Jangan biarkan rakyat menunggu. Kita DPR RI, Pemerintah, lembaga-lembaga negara, TNI, dan Polri yang ditugaskan rakyat harus bergotong royong, bekerja cepat, tepat, dan berdaya guna,” tutup Puan saat meresmikan mulainya masa sidang parlemen kembali. (ari)
