Surabaya, MercuryFM — DPRD Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Jatim.
Persetujuan penandatangan ini dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jatim, M.H. Musyafak Rouf dan para Wakil Ketua DPRD Jatim, yakni Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono dan Sri Wahyuni.
Dalam persetujuan yang di lakukan dibraoat Paripurna DPRD Jatim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaknoso, Pemprov Jatim Pada alokasi perubahan kali ini memfokuskan porsi anggaran secara masif pada sektor infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2026 bersama DPRD Jatim merupakan tahap awal dari proses panjang penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)RAPBD Perubahan tahun 2026.
”Ini tahapan pertama. Setelah disepakati KUA-PPAS Peribahan APBD 2026 ini, nantinya akan dibahas lebih mendalam di komisi-komisi sebelum kita tahu postur rancangan RAPBD yang sesungguhnya,” ujar Adhy usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Rabu (05/08/26)
Adhy Karyono menegaskan Perubahan APBD 2026, ini Pemprov Jatim menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembangunan dan perbaikan fasilitas publik di Jawa Timur. Pada APBD Perubahan 2026 ini, belanja modal sektor infrastruktur jalan dan jembatan mengalami peningkatan signifikan.
”Dalam rancangan KUA-PPAS sekarang, kami fokus membenahi ketertinggalan spending kita di bidang infrastruktur. Alokasi untuk jalan dan jembatan naik hampir 2 hingga 3 kali lipat. Kita kejar pelebaran jalan dan mengatasi jalan-jalan provinsi yang rusak,” tegasnya.
Selain jalan dan jembatan, penambahan anggaran lanjut Adhy juga menyasar infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) guna mengantisipasi ancaman banjir di berbagai titik rawan di Jawa Timur.
Secara rinci, Adhy Karyono memaparkan perubahan postur anggaran Jawa Timur pada tahun 2026, dimana APBD Murni 2026 sebesar Rp 27,2 Triliun, di APBD Perubahan 2026 sebesar Rp 29,8 Triliun dengan Peningkatan Anggaran Rp 2,6 Triliun
Peningkatan pundi-pundi APBD Jatim sebesar Rp 2,6 triliun tersebut kata Ady bersumber dari dua komponen utama, yakni kenaikan pendapatan daerah dan optimalisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
”Peningkatan pendapatan sekitar Rp 180 miliar berasal dari pendapatan BLUD, utamanya retribusi rumah sakit daerah. Sementara sisa kenaikan sebesar Rp 2,4 triliun berasal dari SILPA tahun anggaran 2025 yang belum terpakai,” jelas Adhy.
Dari total tambahan dana tersebut, lebih dari Rp 1 triliun dialokasikan khusus untuk belanja modal fisik.
”Belanja modal ini kita push untuk infrastruktur jalan raya. Jalan-jalan rusak yang menjadi perhatian khusus Ibu Gubernur, insyaAllah di APBD Perubahan ini bisa kita perbaiki dengan maksimal,” pungkas Adhy Karyono. (ari)
