Surabaya, MercuryFM – Masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun oleh mitra, tetapi belum dapat beroperasi akibat kebijakan moratorium, menjadi sorotan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi (GAPEMBI) Jawa Timur.
Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, mengatakan jumlah SPPG yang terdampak kebijakan moratorium di Jawa Timur diperkirakan mencapai hampir 800 titik. Kondisi tersebut menjadi keluhan para mitra yang telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Makhrus, dari jumlah tersebut, sebagian SPPG masih berada dalam tahap pembangunan. Sementara sebagian lainnya telah selesai dibangun, tetapi belum dapat beroperasi karena adanya kebijakan moratorium terhadap dapur yang belum beroperasi.
“Jatim hampir sekitar 800-an,” kata Makhrus saat menyampaikan kondisi SPPG di Jawa Timur, Jumat (24/07/26).
Mahrus menjelaskan, dari total SPPG yang terdampak, sekitar 50 persen masih dalam proses pembangunan. Sedangkan SPPG yang pembangunannya telah selesai diperkirakan sekitar 20 persen. Adapun sekitar 30 persen lainnya berada dalam tahapan pembangunan antara 50 hingga 80 persen.
“Ada hampir 50 persen itu baru bangun. Yang sudah selesai itu sekitar 20 persen. Yang 30 persen itu yang antara 50 sampai 80 persen,” jelasnya.
Makhrus mengungkapkan, kebijakan moratorium tersebut menjadi salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan para mitra. Pasalnya, sejumlah mitra telah menyelesaikan pembangunan dapur SPPG, namun belum mendapatkan kepastian kapan dapat mulai beroperasi.
Dirinya menyebut kebijakan moratorium diberlakukan setelah adanya pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat sejumlah mitra yang telah berupaya mendukung program pemerintah merasa kecewa.
“Setelah diganti Bu Nanik, langsung membuat kebijakan moratorium semua dapur yang belum operasional,” ujarnya.
Makhrus berharap adanya perubahan kepemimpinan di BGN dapat membawa kebijakan yang lebih memberikan kepastian bagi para mitra SPPG. Dirinya juga berharap pejabat baru dapat menyelaraskan kebijakan dengan visi dan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan Program MBG.
Menurutnya, para mitra pada dasarnya ingin menjadi bagian dari upaya pemerintah menyukseskan program tersebut. Namun, kepastian mengenai status operasional SPPG sangat dibutuhkan agar investasi yang telah dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.
“Kami dari pengurus dan anggota sangat berharap Pak Dar ini bisa menyelaraskan dan meneruskan apa yang diinginkan Pak Presiden,” katanya.
Mahrus menambahkan, pihaknya juga mendorong agar setiap persoalan yang dihadapi mitra dapat disampaikan melalui jalur yang tepat sehingga bisa dicarikan solusi terbaik. Makhrus meminta para mitra menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi agar dapat diteruskan kepada pihak terkait.
“Kita sebagai warga yang baik, tolong sampaikan yang baik. Yang tidak baik, tolong dilaporkan kepada kami untuk kita teruskan sehingga dicari solusi yang terbaik,” tuturnya.
Di sisi lain, Makhrus menyebut aktivitas SPPG yang sebelumnya telah beroperasi tetap berjalan. Sejumlah dapur yang telah lama beroperasi juga kembali menjalankan kegiatan pelayanan untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.
Namun, persoalan masih terjadi pada SPPG yang sebelumnya mendapatkan status suspend atau penghentian sementara. Menurutnya, sejumlah anggota GAPEMBI telah melaporkan bahwa ada SPPG yang hingga kini belum kembali beroperasi meski sudah berbulan-bulan menunggu kepastian.
“Yang sudah lama operasional tetap jalan. Kecuali yang di-suspend. Di-suspend itu sudah beberapa anggota kita lapor juga, sudah sebulanan ini belum dibuka. Ada yang sudah dua bulan yang lalu sudah dibuka,” ungkapnya.
GAPEMBI Jatim berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai status SPPG yang terdampak moratorium maupun suspend. Kepastian tersebut dinilai penting agar para mitra dapat menentukan langkah selanjutnya, sekaligus memastikan pembangunan fasilitas yang telah dilakukan dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Makhrus menegaskan, pihaknya tetap mendukung keberlanjutan Program MBG. Namun, dukungan tersebut perlu diiringi dengan kebijakan yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi para mitra yang telah berinvestasi dalam pembangunan SPPG.
“Dengan adanya kepastian operasional, para mitra diharapkan dapat kembali menjalankan fungsi SPPG secara maksimal sehingga distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat dapat berjalan secara optimal di berbagai daerah di Jawa Timur,” pungkasnya. (ari)
