Surabaya, MercuryFM – Langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang belakangan turun langsung menertibkan parkir liar dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan badan jalan mendapat perhatian dari DPRD Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menilai kehadiran langsung wali kota di lapangan merupakan bentuk keteladanan bagi organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, ia mengingatkan agar penanganan persoalan ketertiban kota tidak terus bergantung pada intervensi pimpinan daerah.
Menurut Cahyo, OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketertiban harus mampu menindaklanjuti arahan wali kota secara konsisten dan profesional.
“Prinsipnya ada keteladanan. Terkadang memang perlu seorang pemimpin, bahkan pucuk pimpinan, turun langsung memberikan contoh bagaimana menyelesaikan persoalan di lapangan. Setelah itu, OPD terkait harus mampu meniru dan mengimplementasikan langkah tersebut,” kata Cahyo.
Ia menegaskan, setelah wali kota memberikan contoh, Satpol PP maupun dinas terkait seharusnya mampu menjalankan fungsi penegakan ketertiban tanpa harus menunggu kehadiran wali kota di setiap persoalan yang muncul.
Selain itu, Cahyo juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Satpol PP. Ia berharap posisi Kepala Satpol PP Surabaya yang saat ini masih diisi pelaksana tugas (Plt) segera terisi pejabat definitif agar organisasi dapat bekerja lebih optimal.
“Satpol PP adalah leading sector dalam menjaga ketertiban umum. Karena itu, kami berharap jabatan Kasatpol PP segera definitif agar organisasi bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Terkait maraknya penertiban PKL dan parkir liar, Cahyo menekankan bahwa langkah penegakan aturan harus dilakukan secara humanis dan dibarengi solusi yang jelas bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, penertiban PKL tidak boleh berhenti pada pengosongan lokasi semata. Pemerintah Kota Surabaya perlu menyiapkan alternatif tempat usaha yang layak, termasuk penguatan dan pendampingan Sentra Wisata Kuliner (SWK) agar para pedagang tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah.
“Jangan hanya menertibkan. Harus ada solusi. Ketika PKL dipindahkan, mereka ditempatkan di mana, bagaimana pendampingannya, bagaimana keberlangsungan usahanya. Itu harus dipikirkan bersama,” tegasnya.
Hal serupa juga berlaku pada penanganan parkir liar. Cahyo meminta adanya koordinasi yang kuat antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk memastikan petugas parkir yang beroperasi benar-benar terdaftar dan bekerja sesuai aturan.
“Harus ada validasi. Mana yang resmi, mana yang tidak. Petugas parkir yang bertugas juga harus dipastikan terdaftar dan tertib menjalankan aturan,” katanya.
Cahyo berharap penertiban yang saat ini gencar dilakukan Pemkot Surabaya tidak hanya menghasilkan ketertiban sesaat, tetapi juga mampu menghadirkan solusi jangka panjang sehingga ketertiban kota dapat terjaga tanpa menimbulkan persoalan sosial baru. (lam)
