Surabaya, MercuryFM – Fenomena rebutan kursi SMP negeri kembali terjadi di Surabaya. Di tengah banyaknya siswa yang belum diterima di sekolah negeri, DPRD Kota Surabaya mengungkap fakta bahwa ribuan kursi di sekolah swasta justru masih tersedia dan siap menampung peserta didik baru.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengimbau para orang tua agar tidak hanya berfokus pada sekolah negeri. Menurutnya, daya tampung pendidikan tingkat SMP di Surabaya sebenarnya masih sangat mencukupi jika sekolah swasta ikut dimanfaatkan secara maksimal.
“Total daya tampung SMP negeri dan swasta di Surabaya mencapai sekitar 42 ribu siswa. Sementara jumlah peserta didik yang tervalidasi saat ini baru berkisar 28 hingga 30 ribu siswa. Artinya masih ada ribuan kursi yang belum terisi,” kata Ajeng, Kamis (9/7/2026).
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata kekurangan kursi sekolah, melainkan terjadinya penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah favorit yang menjadi tujuan mayoritas wali murid setiap tahun.
Karena itu, Komisi D DPRD Surabaya meminta masyarakat memanfaatkan jalur pendaftaran sekolah swasta yang kini dapat diakses secara daring melalui laman resmi SPMB. Dalam sistem tersebut, tersedia berbagai pilihan jalur, termasuk Jalur Afirmasi bagi keluarga miskin (Gakin) dan keluarga hampir miskin.
Ajeng menegaskan, Pemerintah Kota Surabaya juga telah menyiapkan Program Pendidikan Daerah (Popda) sebagai bentuk dukungan pembiayaan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, setiap sekolah swasta diwajibkan menyediakan kuota minimal 5 persen bagi siswa dari keluarga Gakin dan kuota tersebut tidak boleh dialihkan kepada peserta didik non-Gakin.
“Jangan sampai ada anak Surabaya yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di SMP negeri. Kesempatan di sekolah swasta masih terbuka lebar dan sudah disiapkan berbagai skema bantuan,” tegasnya.
Komisi D juga meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus memperbarui informasi ketersediaan kuota sekolah swasta agar masyarakat dapat mengetahui sekolah mana saja yang masih membuka pendaftaran.
Di sisi lain, DPRD mengakui keterbatasan daya tampung SMP negeri masih menjadi persoalan klasik setiap tahun. Untuk itu, Pemkot Surabaya didorong mempercepat penambahan rombongan belajar (rombel) dan operasional dua SMP negeri baru yang telah selesai dibangun.
Dua sekolah baru tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan pendaftar di sekolah negeri sekaligus memperluas akses pendidikan bagi warga Kota Surabaya.
Bagi keluarga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi menjelang proses SPMB, Ajeng mengimbau agar segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial melalui RT/RW setempat agar dapat masuk dalam skema bantuan pendidikan yang telah disediakan pemerintah. (lam)
