Surabaya, MercuryFM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya akuntabilitas dan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berbeda dengan sektor swasta, operasional BUMD dinilai memiliki tantangan tersendiri karena terikat erat oleh regulasi ketat pemerintah daerah serta pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi, saat menjadi pembicara dalam diskusi Series BUMD dengan tema “Restorasi Tatakelola BUMD Jatim: DPRD Bisa Apa? yang digelar Solidaritas Pemuda Mahasiswa (SPM-MP) Koordinator Jawa Timur, di Suites Hotel Surabaya, Kamis (25/06/26).
Menutut Adam pihaknya tidak menampik bahwa menjalankan roda bisnis di BUMD jauh lebih rumit ketimbang sektor swasta. Struktur laba, alokasi dividen, hingga dana cadangan seluruhnya telah dipatok oleh regulasi yang melibatkan persentase saham Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
”Kalau kita berbicara konteks perbankan, keuntungan sekitar 2 persen itu secara aturan OJK sudah cukup besar. Kita tidak bisa menyamakan karakteristik bisnis perbankan dengan BUMD aneka usaha lainnya. Tidak bisa serta-merta menjustifikasi BUMD si A asetnya sekian lalu keuntungannya dinilai minim tanpa adanya telaah yang akuntabel,” ujarnya.
kata Adam, ketatnya regulasi ini merupakan konsekuensi logis karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pihaknya bahkan menyentil para petinggi BUMD yang mengeluhkan beratnya beban regulasi tersebut.
“Kalau memang merasa berat dengan aturan yang ada, ya jangan jadi direktur BUMD,” tegasnya.
Guna mendongkrak profitabilitas, politisi muda Partai Golkar mengatakan, Komisi C tengah menginisiasi langkah strategis berupa kolaborasi antar-BUMD. Salah satunya adalah rencana pemanfaatan aset bersama seperti lahan Imbren dengan melibatkan BUMD yang dinilai sehat dan profitable seperti PT SIER atau PT PJU.
“Ke depan, kita berharap intervensi kebijakan dari pemerintah daerah mampu mendorong seluruh BUMD di Jawa Timur untuk meningkatkan tata kelolanya agar bisa melantai di bursa efek,” jelasnya.
”Harapan kami, kalau memang BUMD ini serius berbenah, mereka bisa mengikuti jejak Bank Jatim untuk menjadi perusahaan terbuka (Tbk) dan melakukan IPO (Initial Public Offering). Jika sudah masuk arah IPO, trust atau kepercayaan masyarakat dipastikan akan meningkat tajam,” lanjut Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini.
Sementara itu Aqyas Sholeh koordinator Kordinator SPM-MP Jatim menegaskan acara diskusi Series BUMD merupakan langkah untuk melakukan transformasi gerakan dari jalanan ke wilayah yang lebih bersifat akademis agar persoalan yang berkaitan dengan publik dapat terurai dengan cermat, akademis dan tentu tetap kritis.
“Pada Series yang pertama ini, kita berharap persoalan dasar dari tatakelola BUMD ini tidak menjadi sesuatu yang eksklusif, kita ingin memfasilitasi atau menjadi ruang terbuka bagi semua element,” ujarnya.
Kata Agyas, pihaknya berharap melalui kegiatan ini tidak ada tirai pembatas antara pemerintah dengan publik untuk mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi di balik ribut-ribut BUMD Jatim yang selama ini hanya menjadi fakta yang elitis-eksklusif.
“Kita berharap agar tatakelola BUMD Jatim lebih progresif dan futuristik, betul-betul mengedepankan merit system. Sehingga BUMD Jatim betul-betul menjadi jantung PAD Jatim dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ari)
