Surabaya, MercuryFM – Penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang dinilai memberatkan dan menjadi beban masyarakat kembali di suarakan mahasiswa. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Surabaya ini Kota Surabaya ini, menyuarakan hal itu dalam aksi yang mereka gelar di depan Gedung DPRD Jatim, Jumat (19/06/26).
Memenuhi sebagian Jalan Raya Indrapura depan pintu masuk gedung DPRD Jatim, juru bicara mahasiswa secara bergantian melakukan orasi bernada keras dan mengecam berbagai kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang cenderung abai terhadap kepetingan rakyat dan kurang memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat sehingga beban rakyat semakin berat.
“Rezim Prabowo-Gibran mengulangi rezim Orde Baru. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung elitis. Untuk siapa negara ini berdiri, apakah hanya untuk kaum elitis atau seluruh rakyat. Kami sudah tidak percaya dengan rezim yang berkuasa saat ini. Ketidakadilan pasti akan kita lawan,” tegas salah satu orator.
Mereka mementa kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan karena tidak pas diterapkan saat ini. Mereks juga menyesalkan sikap Pemerintah yang malah menuduh gerakan mahasiswa antek asing.
Mereka juga memyatakan, penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG merupakan langkah yang sangat disesalkan. Sebab pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi pilar utama pembangunan SDM namun kedua sektor tersebut tidak lagi menempati posisi prioritas dalam alokasi APBN.
“Program MBG kami nilai tidak relevan sebagai solusi bagi permasalahan stunting dan gizi buruk di Indonesia. Jika orientasi pemerintah serius dalam perbaikan gizi, maka intervensi seharusnya dilakukan pada daerah daerah 3T (Terdepan, Terluar Tertinggal) yang emiliki kerentanan akses pangan lebih tinggi,” tegas mahasiswa dalam orasinya.
“Kami memandang bahwa MBG dan KDMP lebih kental dengan nuansa program populis yang sekedar menjadi alat pencitraan politik jangka pendek. Alih-alih memberikan solusi struktural bagi masalah ekonomi dan sosial bangsa,” lanjutnya.
Dalam aksi ini, mereka akhirnya ditemui langsung ketua DPRD Jatim M.H Musyafak Rouf didampingi Yordan Batara Goa ketua Bapemperda DPRD Jatim serta sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf akhirnya mau menandatangani tuntutan untuk digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mahasiswa. Mengingat, tuntutan itu bukan menjadi kewenangan provinsi sehingga aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat baik DPR RI maupun kementerian terkait.
“Secara pribadi saya sangat mendukung tuntutan mahasiswa. Namun secara lembaga ada mekanismenya tersendiri. RDP nantinya bisa menjadi bahan rekomendasi bagi DPRD Jatim untuk menyatakan sikap secara kelembagaan ke pemerintah pusat,” ujar politikus asal PKB.
Dalam aksi yang berjalan kondusif meski di warnai aksi bakar ban, mereka menyuarakan
beberapa tuntutan. Hentikan MBG dan KDMP. Sahkan RUU Perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat. Bebaskan tahanan politik tanpa syarat. Cabut UU TNI dan UU Polri yang inskontutisional. Realokasi APBN kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Hentikan aktivitas eksraktif yang eksploitatif terhadap lingkungan dan kembalikan ekosistem yang rusak.
Berikutnya, Mendesak pemerintah untuk meningkatkan peran diplomasi Indonesia dalam menghadapi eskalasi konflik global dan menjaga stabilitas nasional. Tolak PHK masal dan berikan jaminan kepada buruh pegawai honorer dan PPPK. Tolak militerisme pada ranah sipil. Pecat pejabat nir kompeten dalam kabinet pemerintah Prabowo-Gibran. Dan turunkan harga bahan pokok. (ari)
