Surabaya, MercuryFM – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (BEM FEB Unair) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan pernyataan sikap yang berisi desakan kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti tujuh rekomendasi ekonom yang telah disampaikan sejak September 2025.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional. BEM FEB Unair menilai berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini membutuhkan respons serius dan berbasis kajian ilmiah.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan hanya mewakili mahasiswa ekonomi, melainkan bentuk keberpihakan terhadap kondisi bangsa.
“Kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang sudah disampaikan pada September 2025,” ujar Yeni pada Kamis (11/06/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai memengaruhi stabilitas ekonomi dan iklim investasi nasional.
Poin pertama adalah mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN. Menurut mereka, kebijakan anggaran negara harus lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Poin kedua berkaitan dengan pentingnya menjaga independensi, transparansi, dan integritas lembaga negara. Mahasiswa menilai kepercayaan publik terhadap institusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Selanjutnya, mereka meminta pemerintah menghentikan praktik yang dinilai dapat menghambat ruang tumbuh UMKM dan pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi dampaknya terhadap pelaku ekonomi di tingkat bawah.
Selain itu, mahasiswa mendesak adanya reformasi regulasi dan kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan sentimen negatif bagi investor. Mereka menekankan bahwa kepastian hukum dan regulasi yang sehat menjadi syarat penting bagi pertumbuhan investasi.
Poin kelima menyoroti perlunya kebijakan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Sementara poin keenam meminta pemerintah kembali mengedepankan data, riset, dan kajian akademik dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami ingin pemerintah tidak meninggalkan kepakaran. Pergantian pemerintahan saja tidak bisa memperbaiki masalah sistemik. Pemerintah harus tetap memegang teguh kajian akademik,” tegas Yeni.
Poin terakhir adalah desakan untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan, serta menjamin ruang partisipasi publik yang aman dan bermakna dalam penyusunan kebijakan negara.
Menariknya, aksi kali ini tidak dilakukan dalam bentuk demonstrasi jalanan. Mahasiswa memilih menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus penegasan bahwa mereka tidak diam terhadap kondisi yang sedang terjadi.
“Diam bukan sebuah keberpihakan. Ketika kita diam, seolah-olah kita setuju dengan kondisi carut-marut perekonomian Indonesia saat ini,” kata Yeni.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan Unair, BEM FEB Universitas Negeri Surabaya (Unesa), serta sejumlah elemen masyarakat sipil.
Meski belum merencanakan aksi lanjutan dalam waktu dekat, mahasiswa membuka kemungkinan melakukan konsolidasi kembali apabila situasi dianggap semakin mendesak.
Pernyataan sikap ini pun menjadi sorotan karena muncul dari kalangan akademisi ekonomi yang secara khusus menyoroti arah kebijakan fiskal, iklim investasi, demokrasi ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan di tengah dinamika ekonomi nasional yang terus menjadi perhatian publik. (lam)