Surabaya, MercuryFM – Di balik kemeriahan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe mengingatkan masih adanya sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Surabaya.
Mulai dari layanan administrasi kependudukan, pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima (PKL), hingga tata kelola parkir menjadi catatan yang disampaikan usai mengikuti upacara HJKS di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Menurut Cak Yebe, berbagai inovasi dan digitalisasi layanan yang dilakukan Pemkot Surabaya patut diapresiasi. Namun, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari kecanggihan sistem, melainkan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai layanan terlihat bagus di atas kertas atau aplikasi, tetapi warga masih mengalami kesulitan ketika mengakses pelayanan di lapangan,” ujarnya.
Salah satu sorotan utama adalah persoalan sampah yang masih menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah. DPRD menerima laporan adanya penumpukan sampah rumah tangga hingga kondisi sampah yang meluber ke area pelataran depo.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kapasitas tempat penampungan sementara dan pola pengangkutan sampah agar tidak terjadi penumpukan yang berulang.
“Kami menemukan langsung adanya sampah yang meluber di beberapa depo. Ini harus menjadi perhatian karena menyangkut kebersihan dan kenyamanan lingkungan warga,” katanya.
Selain sampah, Cak Yebe juga menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat kelurahan dan RW. Keberadaan Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG) dinilai menjadi langkah maju, tetapi sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat masih perlu diperkuat.
Di sektor penegakan peraturan daerah, ia mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL. Namun, menurutnya, setiap penertiban harus dibarengi dengan rencana penataan yang jelas agar kawasan yang sudah ditertibkan tidak kembali menjadi lokasi pelanggaran.
Sementara itu, tata kelola parkir juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Digitalisasi parkir harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan juru parkir melalui pembinaan, pelatihan, dan standar pelayanan yang jelas.
Bagi Cak Yebe, momentum HJKS ke-733 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan.
“Surabaya sudah banyak berkembang dan meraih berbagai penghargaan. Namun yang paling penting adalah memastikan setiap warga benar-benar merasakan pelayanan publik yang cepat, adil, dan merata. Itulah ukuran keberhasilan sebuah kota,” pungkasnya. (lam)
