Surabaya, MercuryFM – Kinerja APBD Jawa Timur Tahun 2025 dinilai menunjukkan capaian yang cukup impresif. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,44 triliun.
Hal ini dikatakan Juri Bicara Fraksi Golkar DPRD Jatim Siadi, dalam Pandangan Akhir (PA) Fraksi -Fraksi di DPRD Jatim terkait Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Gubernur tahun 202t, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (13/05/26).
Menurut Siadi, Realisasi belanja daerah mencapai Rp31,203 triliun dari target Rp33,25 triliun. Namun pihaknya mempertanyakan dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal, meski hal tersebut masih dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat.
“Pembiayaan daerah juga ditopang oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp4,708 triliun yang digunakan untuk menutup defisit APBD 2025,” ujarnya.
Fraksi Golkar kata Siadi juga menyoroti sejumlah indikator kinerja utama (IKU) Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar 5,33 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,11 persen.
Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 9,30 persen, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,13 poin dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,71 persen.
“Namun demikian, kita menilai masih terdapat tantangan serius, terutama pada ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah serta isu lingkungan dan kesetaraan gender yang datanya belum sepenuhnya tersedia,” ucapnya.
Selain memberikan apresiasi, Fraksi Golkar kata Siadi juga menyampaikan sejumlah catatan kritis. Salah satunya terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih lemah dan perlu revitalisasi menyeluruh.
“Setidaknya ada enam BUMD yang dinilai belum sehat dan kontribusinya terhadap PAD masih minim,” demikian disampaikan dalam pendapat akhir tersebut.
Golkar juga menyoroti ketimpangan data kemiskinan di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil, serta masih terbatasnya program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dibandingkan dengan tingginya kebutuhan masyarakat.
“Isu lain yang kita soroti meliputi penanganan banjir di wilayah industri, efektivitas program misi dagang, pengelolaan sampah regional, hingga meningkatnya kasus pencurian kayu di kawasan hutan,” ungkapnya.
Terakhir Fraksi Partai Golkar tegas Siadi, menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
“Fraksi Golkar sejalan dengan hasil Pansus dan menyetujui LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2025,” tegas Siadi.
Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus melakukan evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan APBD tahun 2026 agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (ari)
