Surabaya, MercuryFM – Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama Panitia Khusus (Pansus)Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun 2025. Pasalnya dua hal itu mendominasi mendominasi daftar indikator kinerja yang gagal memenuhi target.
Hal itu seperti disampaikan Ketua sekaligus Juru Bicara Pansus LKPJ, Khusnul Arif dalam Paripurna DPRD Jatim dalam laporan hasil kinerja LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2025, Senin (11/05/26).
Menurut Khusnul, dari kajian Pansus, ditemukan sebanyak 15 dari 166 indiator yang tidak tercapai targetnya.
“Dari 15 IKD yang belum tercapai, urusan pendidikan menempati urutan terbanyak dari IKD yang belum tercapai, yaitu sebanyak 6 IKD, diikuti urusan kesehatan sebanyak 3 IKD, dan 6 IKD lainnya masing-masing terkait ketenagakerjaan, lingkungan, kearsipan, energi, pengawasan, dan investasi,” jelasnya.
Pansus kata Khusnul, juga memberikan catatan kritis terhadap capaian kompetensi minimum siswa di Jatim. Data menunjukkan bahwa persentase satuan pendidikan yang mencapai standar literasi membaca hanya terealisasi 49,89 persen dari target 59,94 persen.
Kondisi serupa terjadi pada numerasi yang hanya terealisasi 46,30 persen dari target 54,92 persen.
Pansus juga menyoroti Harapan Lama Sekolah (HLS) yang gagal memenuhi target, dengan realisasi 13,44 tahun, meleset dari target yang ditetapkan sebesar 13,54 tahun.
Selain itu, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menjadi perhatian serius karena tidak mengalami pergerakan signifikan selama empat tahun berturut-turut.
“Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih berada di angka 8,39 tahun, terjadi stagnasi di kisaran kelas VIII SMP selama empat tahun berturut-turut (2022-2025),” ungkap legislator yang akrab disapa Mas Pipin ini.
Kondisi memprihatinkan kata Mas Pipin, juga ditemukan pada sektor kesehatan, khususnya pada penanganan penyakit menular dan cakupan layanan kesehatan gratis.
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) hanya mencapai 88,17 persen dari target minimal 89-90 persen. Selain itu, cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) hanya terealisasi 30,65 persen dari target 36 persen.
“Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait urusan pendidikan dan urusan kesehatan belum optimal dan perlu ditingkatkan sinerginya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dengan 23 Kabupaten/kota dengan IPM lebih rendah dibandingkan dengan IPM Jawa Timur,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pansus kata politisi Partai NasDem ini juga menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera menyusun Peta Jalan Aksesibilitas Pendidikan Menengah 2025–2029 yang komprehensif, mencakup strategi penanganan defisit daya tampung SMA/SMK Negeri.
“Diperlukan kebijakan sinergis dengan sekolah swasta dan madrasah, dengan skema BPOPP yang lebih tepat sasaran berbasis data kemiskinan,” urainya.
Pansus lanjut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim ini, juga meminta Pemprov Jatim menetapkan target RLS yang ambisius dalam RKPD 2027, minimal mencapai kelas IX (setara Kelas 3 SMP). Target itu harus disertai strategi konkret yang terukur, bukan sekadar proyeksi linier inkremental.
“Tantangan yang masih ada dari aksesibilitas pendidikan hingga akuntabilitas pengelolaan dana hibah adalah agenda yang harus diselesaikan bersama-sama,” pungkasnya. (ari)
