Surabaya, MercuryFM – Kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya memantik perhatian serius DPRD Surabaya. Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan program MBG tetap harus berjalan, namun pengawasan dan standar higienitas makanan wajib dievaluasi total agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai insiden yang menyebabkan banyak siswa mengalami muntah dan keluhan kesehatan tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, khususnya dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kalau melihat situasi sekarang, MBG tetap jalan. Tapi paling tidak harus ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kembali,” kata politisi senior PDIP yang akrab disapa Ipuk tersebut, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, pengawasan makanan selama ini kemungkinan masih sebatas memastikan makanan tidak basi atau tidak berbau. Padahal, kata dia, keamanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari kondisi fisik makanan semata, tetapi juga harus dipastikan memenuhi standar higienitas, kandungan bahan makanan, hingga proses pengolahan dan distribusi.
“SOP-nya mungkin hanya melihat basi atau tidak. Nah bagaimana MBG ini terus berjalan tapi juga harus ada standar higienis. Apakah makanan itu benar-benar aman, tidak beracun atau tidak mengandung sesuatu yang mengakibatkan keracunan, ini yang harus dipastikan,” ujarnya.
Ipuk mengingatkan, jika kasus serupa terus terjadi maka dampaknya tidak hanya pada kesehatan siswa, tetapi juga dapat memunculkan trauma dan ketakutan di kalangan orang tua maupun anak-anak terhadap program MBG.
“Kalau ini berulang, orang tua dan anak-anak akan takut mengonsumsi MBG. Padahal program ini tujuannya baik untuk pemenuhan gizi anak-anak,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah cepat tenaga kesehatan, sekolah, dan pihak terkait dalam menangani siswa yang mengalami keluhan kesehatan. Respons cepat tersebut dinilai penting untuk mencegah kondisi siswa semakin memburuk.
“Saya lihat respon cepat sudah dilakukan ketika ditemukan banyak siswa mengalami muntah. Ini menjadi catatan penting agar SPPG segera melakukan pembenahan atas kelayakan makanan anak-anak,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Surabaya memastikan akan mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan untuk segera menggelar hearing bersama pihak-pihak terkait. Hearing tersebut akan membahas secara mendalam penyebab dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan MBG di Surabaya.
“Nanti teman-teman di Komisi D akan kita dorong melakukan hearing dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana ini bisa terjadi dan memastikan kasus seperti ini jangan sampai terulang kembali di Kota Surabaya,” ujar Ipuk.
Dalam hearing nanti, Komisi D diperkirakan akan memanggil dinas terkait, pihak sekolah, pengelola SPPG, hingga unsur kesehatan guna membahas standar keamanan pangan, sistem kontrol distribusi makanan, serta langkah mitigasi ke depan.
Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Surabaya memperkuat fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh sekolah sebagai langkah mitigasi cepat ketika terjadi kondisi darurat kesehatan.
“Sekolah-sekolah yang jauh dari rumah sakit harus punya penanganan awal. Maka UKS perlu diaktifkan dan diperkuat sebagai mitigasi keselamatan anak-anak,” tuturnya.
Saat disinggung soal kemungkinan penghentian sementara operasional SPPG yang diduga terkait kasus tersebut, Ipuk meminta pemeriksaan dilakukan secara cepat dan objektif. Sebab hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses pendalaman.
“Kita belum tahu pasti apakah keracunan ini benar-benar akibat MBG atau faktor lain. Karena kondisi tubuh setiap anak berbeda-beda. Tapi yang paling penting sekarang adalah evaluasi dan kontrol harus diperketat,” katanya.
Tak hanya fokus pada aspek teknis, Syaifuddin juga menyoroti dampak psikologis yang mungkin dialami siswa pascakejadian. Ia meminta pemerintah dan sekolah memberikan edukasi serta jaminan kepada siswa dan orang tua bahwa makanan yang dibagikan aman untuk dikonsumsi.
“Harus ada edukasi dan keyakinan kepada anak-anak bahwa makanan itu sehat dan tidak akan menimbulkan keracunan kembali. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (lam)
