Surabaya, MercuryFM – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dimaknai sebagai momentum evaluasi kebijakan ketenagakerjaan, khususnya di tingkat daerah. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar perlindungan dan kesejahteraan buruh semakin terukur.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, menegaskan arah kebijakan ketenagakerjaan di daerah perlu mengacu pada visi pembangunan nasional. Menurutnya, Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto menjadi pijakan dalam memperkuat perlindungan buruh.
“May Day harus menjadi momentum menghadirkan kebijakan konkret yang berpihak pada buruh. Arah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas,” ujar Cak Yebe yang juga menjabat Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya pada Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, implementasi kebijakan di Surabaya perlu disesuaikan dengan karakter ekonomi kota yang berbasis jasa dan perdagangan. Karena itu, pendekatan regulasi harus adaptif namun tetap memberikan kepastian bagi pekerja.
“Locus Surabaya berbeda dengan kawasan industri besar, sehingga kebijakannya harus kontekstual. Prinsipnya tetap sama, bagaimana buruh terlindungi dan mendapatkan kepastian kerja,” imbuhnya.
Cak Yebe menyebut fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta pembangunan infrastruktur dan hilirisasi menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan buruh.
Ia juga menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pada 21 April 2026 sebagai bentuk komitmen negara dalam menghadirkan perlindungan hukum dan jaring pengaman sosial bagi pekerja, khususnya di sektor domestik.
“Setelah penantian panjang lebih dari dua dekade, negara akhirnya menghadirkan payung hukum bagi pekerja rumah tangga,” tegasnya.
Cak Yebe mendorong penguatan kebijakan di sektor upah, jaminan sosial, serta perlindungan pekerja informal agar selaras dengan semangat keadilan sosial dalam Asta Cita. Ia berharap momentum May Day 2026 mampu mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Kalau arah kebijakan pusat dan daerah selaras, maka hasilnya akan lebih konkret. Buruh mendapatkan perlindungan, dan ekonomi daerah tetap bergerak,” pungkasnya. (lam)
